Cerita Wakil Ketua MPR Ramai-ramai Tegur Bamsoet di Grup WA soal Amandemen

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat launching buku miliknya yang berjudul 'Akal Sehat' di Posko Bamsoet di kawasan Menteng, Jakarta. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Wacana amandemen UUD 1945 menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengungkapkan pimpinan MPR sudah menegur Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang dinilai masyarakat terus mengumbar wacana tersebut.

HNW menjelaskan, teguran disampaikan wakil-wakil ketua MPR melalui grup WhatsApp (WA) pimpinan MPR. Ia menjelaskan grup itu memang bertujuan untuk saling mengingatkan antar pimpinan MPR.

"Tentang menegur Ketua MPR, itu sudah terjadi. Kita pimpinan MPR itu ada grup WA, di sana kita saling mengingatkan, saling mengkoreksi, dan termasuk hal itu sudah disampaikan kepada Pak Ketua MPR," kata HNW dalam diskusi bertajuk 'Amandemen UUD 1945, Untuk Apa?', Sabtu (11/9).

Menjawab teguran itu, Bamsoet menegaskan hanya bermaksud menyampaikan rekomendasi MPR sebelumnya yang akan dilanjutkan, bukan mengeklaim pimpinan MPR saat ini mempunyai kewenangan melakukan amandemen.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

"Dan beliau menegaskan bahwa beliau tidak bermaksud mengeklaim, apalagi mengatakan bahwa MPR mempunyai kehendak, mempunyai program. Beliau menyampaikan itu dalam rangka melaksanakan rekomendasi," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

"Dalam rangka menampung atau tetap menerima masukan daripada seluruh pihak. Jadi (teguran) itu sudah kami lakukan di internal pimpinan," lanjut dia.

Bamsoet Dinilai Terus Umbar Wacana Amandemen

Pakar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, berpandangan wacana amandemen menghangat karena Bamsoet terus menyampaikan hal tersebut dalam berbagai kesempatan, seperti di sidang tahunan MPR/DPR hingga peringatan Hari Konstitusi.

"Tentu publik itu tidak pernah bisa melihat ada api kalau tidak ada asap atau sebaliknya, enggak bisa. Ini persoalannya adalah karena Pak Bambang Soesatyo pidato dua kali berurutan, tanggal 16 di sidang MPR, dan tanggal 18 di Hari Konstitusi. Dia mengungkapkan hal yang relatif sama," kata dia

"(Bamsoet) bicara soal amandemen, bicara soal PPHN, bicara soal amandemen bisa dilakukan, bicara soal konstitusi bukan kitab suci. Kalau ketua MPR itu menyatakan itu, di publik, bagaimana mungkin publik bisa menolak untuk mengomentari Ketua MPR," jelasnya.

Karena itu, ia menilai sebaiknya Bamsoet ditegur jika wacana amandemen tidak menjadi bahasan di internal MPR.

"Artinya gini kalau kita mau fair, artinya silakanlah MPR barangkali negur ketuanya paling enggak, 'jangan, dong, pidato kayak gitu karena itu enggak ada dalam pembicaraan kita' misalnya, tidak ada dalam agenda kita. Karena jangan sampai satu orang mengaku mewakili secara organisasi. Silakan internal MPR, tapi jangan pernah salahkan publik di mana pesan itu kelihatan ada, lalu masyarakat meresponsnya," ujar Zainal.