Cerita Yasonna Diintervensi Sampai ke Istana Saat Urus Dualisme Ikatan Notaris

Mantan Menkumham Yasonna Laoly berjalan meninggalkan gedung usai memenuhi panggilan penyidik KPK menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Mantan Menteri Hukum dan HAM kabinet Indonesia Maju Yasonna Laoly bercerita bahwa ia pernah diintervensi untuk memilih salah satu kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang mengalami dualisme.

“Saya dipanggil oleh Komisi III, memaksakan salah satu saya ditelepon, saya tidak usah disebut-sebut lah siapa yang ditelepon, saya bilang, saya berdiri tegak,” cerita Yasonna saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (17/2).

Yasonna mengatakan bahwa ia bersikukuh sampai lengser dari jabatannya tidak akan mau memilih antara Irfan Ardiansyah dan Tri Firdaus Akbarsyah sebagai Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) periode 2023-2026.

“Kamu bersatu atau lanjut aja kalian berkelahi sampai mati kalian di situ,” kata Yasonna.

“Sehingga kalau pengurusan notaris ini saya diintervensi sama orang mendekat Istana pada waktu itu saya bilang no, kalian bersatu,” lanjut politisi PDI-Perjuangan itu.

Yasonna curiga bahwa konflik dualisme ini lebih dari sekadar perebutan organisasi, tetapi juga menyangkut kepentingan besar dalam dunia kenotariatan.

“Berarti ada high stake di situ. Itu yang membuat saya curiga, ini ada high stake. Ada sesuatu yang hebat sekali rupanya ini,” katanya.

Yasonna teguh pada pendiriannya hingga lengser dari jabatannya. Ia ogah mengakui satu dari dua kepengurusan INI selama kedua kubu tidak mau bersatu.

Ia bahkan sempat mengancam untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang hanya mengakui satu organisasi notaris, yaitu INI sebagai organisasi resmi yang menaungi profesi notaris di Indonesia.

Hingga akhirnya Kementerian Hukum (Kemenkum) di bawah kepemimpinan Supratman Andi Agtas resmi mengakui kepemimpinan Irfan Ardiansyah sebagai Ketua Umum INI periode 2023-2026 pada 16 Januari 2025 lalu.

Dalam rapat yang sama, Supratman menjelaskan bahwa ia memilih salah satu dari kepengurusan INI tanpa intervensi.

Supratman menjelaskan bahwa ini merupakan keputusan final setelah melewati berbagai tahapan mediasi.

“Kamu sudah mengupayakan agar dilakukan mediasi dan mediasinya sudah sekian lama kami lakukan dan bahkan kedua-duanya sudah minta bahwa kalau sampai dengan tanggal 15 Januari tidak selesai, maka keduanya menyerahkan kepada pemerintah untuk mengambil keputusan. Dan surat keduanya ada di kami,” kata Supratman dalam rapat yang sama.

“Jadi sama sekali Kementerian Hukum tidak punya kepentingan, sama sekali enggak ada. Ini kita lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.