China Ancam Intervensi Pemilihan Dalai Lama Baru di Tibet
·waktu baca 3 menit
PerbesarDalai Lama ke-14, Tenzin Gyatso, mengumumkan reinkarnasinya kelak hanya akan dicari oleh lingkaran dalam komunitas spiritual Tibet, bukan oleh otoritas politik mana pun. Pernyataan tersebut ia sampaikan menjelang ulang tahunnya yang ke-90 dan langsung memicu respons dari pemerintah China.
Dalai Lama genap berusia 90 tahun pada Minggu, 6 Juli 2025.
“Reinkarnasi Dalai Lama, Panchen Lama, dan tokoh Buddha besar lainnya harus dipilih dengan cara diundi dari guci emas dan disetujui oleh pemerintah pusat,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, yang merujuk pada metode 'guci emas' yang diperkenalkan oleh kaisar Dinasti Qing pada abad ke-18, seperti dikutip AFP, (2/7).
Pernyataan Mao menegaskan kembali posisi resmi Beijing, yang telah lama menyatakan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan akhir dalam proses reinkarnasi pemimpin spiritual tertinggi Buddha Tibet.
Kepentingan China atas Tibet
Untuk memahami sikap China, perlu melihat kembali sejarah wilayah Tibet. Setelah Dinasti Qing runtuh, Tibet sempat menjadi wilayah semi-otonom. Namun, pada 1950, Tentara Pembebasan Rakyat China menginvasi Tibet, dan setahun kemudian secara resmi menganeksasinya.
Ketegangan antara rakyat Tibet dan otoritas China terus meningkat, hingga akhirnya pecah pemberontakan pada 1959. Dalam situasi itu, Dalai Lama ke-14, yang saat itu berusia 23 tahun, melarikan diri ke India untuk menghindari penangkapan. Sejak itu, ia tinggal di pengasingan di Dharamsala, India, dan tetap menjadi simbol utama identitas serta perjuangan rakyat Tibet.
Meskipun China secara administratif menguasai Tibet, Beijing belum berhasil meraih legitimasi penuh di mata masyarakat Tibet, terutama dalam urusan keagamaan. Karena itu, proses pemilihan Dalai Lama berikutnya menjadi isu geopolitik dan spiritual yang sangat sensitif.
Langkah-Langkah Intervensi China
Pemerintah China mengklaim bahwa Buddhisme Tibet “lahir di China” dan karenanya merasa memiliki otoritas untuk menentukan siapa pemimpin spiritual berikutnya.
Mengutip Center for Strategic Dialogue and Research (CSDR), salah satu intervensi paling mencolok terjadi pada Mei 1995, ketika seorang anak laki-laki berusia enam tahun yang ditunjuk oleh Dalai Lama sebagai Panchen Lama diculik oleh otoritas China. Hingga kini, nasibnya tidak diketahui. Beijing kemudian menunjuk versi mereka sendiri atas Panchen Lama--Gyaltsen Norbu, yang ditolak oleh banyak umat Buddha Tibet.
Panchen Lama adalah tokoh spiritual tertinggi kedua dalam hierarki Buddhisme Tibet setelah Dalai Lama. Ia dianggap sebagai reinkarnasi dari Amitabha Buddha (Kalau Dalai Lama adalah Avalokiteshavara Buddha) dan memiliki peran penting dalam menemukan dan mengesahkan reinkarnasi Dalai Lama yang baru--begitu pula sebaliknya. Kedua tokoh ini memiliki hubungan spiritual yang saling melengkapi dalam tradisi Tibet. Sosoknya sekarang berada di urutan ke-11.
Tak hanya itu, sejak 2007, pemerintah China menerapkan regulasi yang mewajibkan semua tokoh reinkarnasi agama Buddha untuk mendapat persetujuan dari otoritas negara.
Proses ini disebut Regulasi No. 5 dan dijadikan dasar hukum untuk intervensi spiritual, sebuah langkah yang dianggap bertentangan dengan prinsip keyakinan dalam Buddhisme Tibet.
Aturan ini mewajibkan semua reinkarnasi tokoh Buddha Tibet, termasuk Dalai Lama, untuk mendapatkan persetujuan dari otoritas negara melalui prosedur administratif yang ketat. Dalam praktiknya, hal ini memberi pemerintah China kekuasaan untuk menyaring, menyetujui, atau bahkan menunjuk sendiri reinkarnasi pemimpin spiritual.
Dalai Lama secara terbuka menolak regulasi ini karena dinilai mencampuri urusan keagamaan dengan kekuasaan negara, serta bertentangan dengan prinsip inti Buddhisme Tibet di mana proses reinkarnasi didasarkan pada tanda-tanda spiritual dan pengakuan oleh komunitas rohani, bukan melalui persetujuan birokratis pemerintah.
Ia menegaskan bahwa “tidak ada otoritas duniawi” yang dapat mengatur reinkarnasi Dalai Lama, dan bahwa otoritas spiritual tetap berada di tangan tradisi agama, bukan negara.
Mao membantah aturan itu dibuat sebagai upaya agar agama itu lebih bersifat China, namun sebagai bentuk agar kelangsungan hidup dan perkembangan disesuaikan dengan lingkungan sosial dan tradisi budaya suatu negara.
"Buddhisme Tibet lahir di Tiongkok dan mengusung karakteristik Tiongkok," katanya.