China Diduga Dirikan 100 Kantor Polisi Rahasia di 53 Negara

Polisi di China. Foto: Reuters/Staff

Organisasi HAM yang berbasis di Ibu Kota Madrid di Spanyol, Safeguard Defenders, pada Senin (5/12) mengeklaim bahwa China telah mendirikan lebih dari seratus kantor polisi rahasia di seluruh dunia.

Disadur dari CNN, Safeguard Defenders menyisir dokumen resmi China untuk mencari bukti dugaan pelanggaran HAM.

Safeguard Defenders menemukan jaringan kepolisian tersebut ketika menilai skala upaya China, dalam membujuk beberapa orang kembali ke negaranya meski bertentangan dengan keinginan mereka.

"Apa yang kami lihat datang dari China adalah meningkatnya upaya untuk menindak perbedaan pendapat di mana pun di dunia," terang Direktur Kampanye Safeguard Defenders, Laura Harth.

"Untuk mengancam orang, melecehkan orang, memastikan mereka cukup takut sehingga mereka tetap diam atau akan dikembalikan ke China bertentangan dengan keinginan mereka," sambung dia.

Untuk membangun kehadiran otoritas yang luas secara internasional, China dituding telah menggunakan perjanjian keamanan bilateral dengan negara-negara di Eropa dan Afrika.

Safeguard Defenders mengaku sudah mengidentifikasi empat yurisdiksi polisi berbeda dari Kementerian Keamanan Publik China. Mereka diyakini beroperasi aktif di setidaknya 53 negara seolah-olah bertugas menyelesaikan keluhan para ekspatriat China.

Safeguard Defenders menjelaskan bahwa aparat keamanan yang berada di luar negeri itu memantau dan melecehkan warga negara China. Beijing dituduh telah memulangkan warga negaranya pula walau tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Safeguard Defenders pertama kali mengungkap keberadaan 54 kantor polisi semacam ini pada September. Pihaknya kemudian mencatat 48 kantor polisi lainnya dalam laporan 'Patrol and Persuade'.

Pembukaan Kongres Partai Komunis China oleh Presiden Xi Jinping Foto: Thomas Peter/Reuters

Laporan tersebut berfokus pada skala jaringan kantor polisi China. Safeguard Defenders juga menyelidiki inisiatif kepolisian bersama dengan beberapa negara Eropa seperti Italia, Kroasia, Serbia, dan Rumania dalam membantu menguji ekspansi kantor polisi China.

Safeguard Defenders telah melontarkan sejumlah klaim terkait dugaan tersebut. Pihaknya mengatakan, dua orang China yang diasingkan telah dikembalikan secara paksa dari Eropa.

Salah satu warga tersebut berasal dari Serbia, sedangkan yang lainnya dari Spanyol. Seorang warga negara China lainnya turut dipaksa pulang oleh agen kantor polisi di pinggiran Paris. Kementerian Dalam Negeri Prancis menolak mengomentari tuduhan tersebut.

"Ini akan dimulai dengan panggilan telepon. Mereka mungkin mulai mengintimidasi kerabat Anda di China, mengancam Anda, melakukan segalanya untuk benar-benar membujuk target di luar negeri untuk kembali," papar Harth.

"Jika itu tidak berhasil, maka mereka akan menggunakan agen rahasia di luar negeri. [China] akan mengirim mereka dari Beijing dan menggunakan metode seperti memikat dan menjebak," lanjutnya.

Direktur FBI Christopher Wray. Foto: REUTERS/Joshua Roberts

Laporan tersebut memicu amarah di beberapa negara yang terlibat. Direktur FBI, Christopher Wray, sempat mengungkapkan keprihatinan atas kabar ini pada November.

"Sangat keterlaluan bahwa polisi China mencoba mendirikan unit, katakanlah, di New York, tanpa koordinasi yang tepat. Itu melanggar kedaulatan dan menghindari proses kerja sama peradilan dan penegakan hukum standar," jelas Wray.

Temuan ini kemudian mendorong penyelidikan di setidaknya 13 negara, serta mengobarkan pergolakan diplomatik yang memanas antara China dan negara-negara seperti Kanada.

Irlandia bahkan menutup kantor polisi yang ditemukan di wilayahnya. Belanda juga menutup dan meluncurkan investigasi atas kantor polisi semacam itu. Spanyol turut menempuh penyelidikan serupa.

Tetapi, Harth mengatakan, pihaknya kemungkinan akan menemukan lebih banyak kantor polisi tersebut dalam waktu mendatang. Dia menggarisbawahi, temuan awal ini hanyalah puncak gunung es.

"China tidak menyembunyikan apa yang dilakukannya. Mereka secara tegas mengatakan bahwa mereka akan memperluas operasi ini jadi mari kita anggap serius," ujar Harth.

"Ini adalah momen ketika negara-negara harus mempertimbangkan bahwa ini adalah masalah menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia di negara mereka, baik untuk orang-orang dari China, maupun untuk semua orang di seluruh dunia," imbuh dia.

Sejumlah polisi paramiliter China berbaris berjaga di luar Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Chengdu, China. Foto: Thomas Peter/REUTERS

Sebagai tanggapan, China membantah tuduhan bahwa pihaknya menjalankan pasukan polisi di luar wilayahnya secara rahasia.

"Kami berharap pihak-pihak terkait berhenti membesar-besarkannya untuk menciptakan ketegangan. Menggunakan ini sebagai dalih untuk mencoreng China tidak dapat diterima," tegas Kementerian Luar Negeri China pada November.

China mengatakan, fasilitas-fasilitas ini adalah pusat administrasi untuk membantu ekspatriat dengan urusan seperti memperbarui SIM. Beijing juga menggambarkan kantor itu sebagai tanggapan terhadap pandemi COVID-19 yang mengekang pergerakan warga China.

Kemlu China menjelaskan, sukarelawan mengelola pusat tersebut. Tetapi, Safeguard Defenders mengatakan, satu jaringan polisi bahkan memperkerjakan 135 orang untuk 21 pos pertama China.

Organisasi ini juga menemukan kontrak tiga tahun untuk seorang pekerja yang dipekerjakan di stasiun luar negeri China di Stockholm.

Kegiatan konsuler yang tidak diumumkan di luar misi diplomatik resmi suatu negara sangat tidak biasa dan ilegal, kecuali negara tuan rumah telah memberikan persetujuan eksplisit.

Safeguard Defenders mengeklaim, kantor polisi luar negeri tersebut sudah ada beberapa tahun sebelum pandemi COVID-19.

Dugaan represi terhadap warga di negara asing pun datang pada masa yang genting. China kini sedang berjuang mengarungi kerusuhan dalam negeri akibat kebijakan ketat nol-COVID.

Warga bentrok dengan petugas berpakaian APD yang memblokir pintu masuk kompleks perumahan di Shanghai, China. Foto: Reuters

Sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, China telah berusaha mengembangkan hubungan yang semakin dalam dengan banyak negara yang diduga memiliki kantor polisi tersebut.

Laporan terbaru lantas menimbulkan situasi canggung bagi pemerintah setempat yang harus menyeimbangkan kepentingan komersial dengan keamanan nasional mereka.

Safeguard Defenders mengaku telah menemukan 11 kantor polisi China di Italia, termasuk di Venesia dan Prato. Italia menandatangani serangkaian kesepakatan keamanan bilateral dengan China sejak 2015. Polisinya pun melakukan patroli bersama antara 2016–2018.

Safeguard Defenders telah menemukan bukti sistem pengawasan video di daerah pemukiman di kota-kota lokasi patroli tersebut. Sistem ini dikatakan berguna 'mencegah kejahatan'.

"Patroli bersama akan mengarah pada kerja sama internasional yang lebih luas, pertukaran informasi dan berbagi sumber daya untuk memerangi kelompok kriminal dan teroris yang menimpa negara kita," ujar seorang pejabat polisi Italia pada 2016.

China membuat perjanjian patroli polisi bersama semacam ini dengan Kroasia dan Serbia antara 2018–2019. Perwira China tampak melakukan patroli bersama dengan rekannya dari Kroasia di Zagreb 'untuk melindungi dan menarik wisatawan asing' pada Juli.

China pernah bergabung dengan Serbia yang berpatroli di Beograd untuk membantu mengatasi masuknya turis China pada 2019.

Safeguard Defenders meyakini, kantor polisi tersebut bisa mendapatkan tumpuan pula di Afrika Selatan. China membangun dasar hubungan ini sejak dua dekade lalu sebelum mendirikan jaringan yang secara resmi disebut Overseas Chinese Service Centers.

"Kerangka tersebut telah secara aktif mencegah kejahatan terhadap masyarakat dan mengurangi jumlah kasus secara signifikan," ungkap konsulat China di Cape Town.