China Dukung Junta Militer Gelar Pemilu di Myanmar

Perempuan anggota Pasukan Pertahanan Rakyat Mandalay (MDY-PDF) berjaga di base camp mereka di hutan dekat Kotapraja Namhsan di Negara Bagian Shan, bagian utara Myanmar pada tanggal 9 Desember 2023. Foto: STR/AFP

China secara terbuka mendukung rencana junta militer Myanmar untuk menggelar pemilihan umum baru dan mengembalikan negara yang dilanda konflik tersebut ke jalur transisi demokrasi.

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, pada Jumat (16/8), dalam pertemuan regional di Chiang Mai, Thailand.

Myanmar telah terperosok dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi dan merebut kekuasaan pada 2021. Kudeta mengakhiri pemerintahan sipil di sana.

Kudeta disusul dengan tindakan keras militer yang memicu perlawanan dari kelompok-kelompok bersenjata etnis dan "Pasukan Pertahanan Rakyat" yang pro-demokrasi.

Dalam pernyataannya, Wang Yi menegaskan bahwa China mendukung Myanmar dalam mencapai rekonsiliasi politik internal sesuai dengan konstitusi negara tersebut. Ia berharap proses transisi demokrasi dapat dimulai kembali melalui pemilu yang dijanjikan junta.

"China mendukung Myanmar dalam mencapai rekonsiliasi politik dalam negeri dalam kerangka konstitusinya dan memulai kembali proses transisi demokrasi melalui pemilu," ujar Wang Yi, seperti dikutip dari AFP.

Meski demikian, rencana pemilu ini telah berulang kali tertunda karena junta militer menghadapi kesulitan besar dalam menghancurkan oposisi yang meluas di seluruh negeri.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi (kanan) menyampaikan materi saat pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (18/4/2024). Foto: ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso

Awal pekan ini, Wang Yi bertemu dengan kepala junta militer, Min Aung Hlaing, di Naypyidaw untuk membahas pemilihan umum yang diklaim akan berlangsung bebas dan adil.

Kendati menjanjikan pemilu, situasi di Myanmar masih jauh dari stabil.

Negara ini dilanda kekerasan hampir setiap hari, dengan ledakan bom, pembunuhan terencana, dan bentrokan antara militer dan penentang kudeta.

Bahkan, militer Myanmar mengaku tidak sepenuhnya mengendalikan sebagian besar wilayah negara. Pada Februari, mereka mengaktifkan undang-undang wajib militer yang telah lama tidak berlaku untuk mengisi kembali jajarannya.

Sementara itu, Amerika Serikat dengan tegas menyatakan bahwa pemilu di bawah junta militer hanya akan menjadi "tipuan" belaka.

Para analis juga memperingatkan bahwa pemilu tersebut hanya akan memperparah konflik dan memicu pertumpahan darah lebih lanjut.

Namun, tidak hanya China yang menunjukkan dukungan terhadap rencana junta ini. Rusia, sekutu dekat Myanmar yang terisolasi, juga sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap rencana para jenderal untuk menyelenggarakan pemilu, meskipun hal ini mendapat kritik dari berbagai pihak internasional.