China Menentang Penangguhan Rusia dari Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian. Foto: GREG BAKER / AFP

China buka suara terkait keputusannya dalam resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) yang menentang penangguhan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC), pada Kamis (7/4/2022) pekan ini.

Beijing menyebut bahwa penangguhan Kremlin dari UNHRC hanya akan memperkeruh situasi yang sedang terjadi dan Negara Tirai Bambu itu juga menilai bahwa resolusi tersebut minim transparansi.

"Kami menentang politisasi dan instrumentalisasi masalah hak asasi manusia, praktik standar ganda selektif, konfrontasi pada masalah hak asasi manusia, serta penggunaan masalah hak asasi manusia untuk menekan negara lain," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian kepada wartawan, pada Jumat (8/4/2022), dikutip dari Russian Today.

Zhao menambahkan, bahwa proses penyusunan resolusi dilakukan dengan tidak terbuka atau transparan. Ia juga mengatakan bahwa pengimplementasian resolusi itu hanya akan seperti “menuang minyak tanah ke dalam api” dengan menambah ketegangan di antara para anggota dan memperburuk perpecahan di dalam organisasi PBB itu sendiri.

Majelis Umum PBB memberikan suara untuk menangguhkan hak-hak keanggotaan Federasi Rusia di Dewan Hak Asasi Manusiamemberikan suara untuk menangguhkan hak-hak keanggotaan Federasi Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia selama Sesi Khusus Darurat di Ukraina. Foto: UN Photo/Manuel Elias

Sebanyak 93 negara memberikan suara mendukung, 24 menentang, dan 58 abstain dalam resolusi UNGA. Indonesia termasuk ke dalam 58 negara yang memilih untuk abstain. Setelah pemungutan suara selesai, Rusia menyatakan bahwa telah memutuskan untuk mundur dari UNHRC sebelum berakhir masa jabatannya.

Selain tidak transparan, resolusi UNGA itu dinilai telah dimotivasi oleh politik dan tidak sah. Hal ini disampaikan oleh Deputi Perwakilan Tetap Rusia di PBB, Gennady Kuzmin.

Deputi Perwakilan Tetap Rusia, Gennady Kuzmin. Foto: Michael M. Santiago/Getty Images

“Resolusi ini merupakan langkah tidak sah dan bermotivasi politik yang dirancang sebagai hukuman demonstratif terhadap negara anggota PBB yang berdaulat yang menjalankan kebijakan internal dan eksternal yang independen,” ujar Kuzmin.

“UNHRC telah dimonopoli oleh satu kelompok negara yang memanfaatkan mekanisme untuk mencapai tujuan oportunistik mereka,” papar Kuzmin dalam penjelasannya terkait keputusan Rusia untuk mundur dari keanggotaan UNHRC.

“Komitmen sejati Rusia untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia tidak membiarkan kita untuk tetap menjadi bagian dari mekanisme internasional (ini),” tambahnya.

Inisiatif untuk mengeluarkan Moskow dari UNHRC awal mulanya berasal dari Washington.

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Pada akhir Maret, sebulan setelah dimulainya serangan militer Rusia ke Ukraina, sekelompok senator Amerika bipartisan meminta duta besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, untuk memperkenalkan resolusi tersebut.

Dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Rusia di Ukraina memicu Washington untuk menjadikannya sebagai justifikasi agar resolusi tersebut terealisasikan.