Corona dan Jalan Panjang Jokowi Larang Mudik

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait antisipasi mudik Lebaran melalui telekonferensi bersama jajaran terkait dari Istana Kepresidenan Bogor. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

27 Maret 2020, Gubenur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, tampak bingung tiba-tiba ada 46 ribu warganya yang mudik di tengah pandemi corona. Terbanyak di Wonogiri sebanyak 42 ribu orang.

Begitu juga dialami Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang khawatir karena hingga 3 April, ada 70 ribu warga Jabar yang pulang kampung saat pemerintah meminta tetap di rumah. Para pemudik ini akhirnya ditetapkan sebagai Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan masuk daftar untuk dites lewat rapid test.

Tak hanya Jateng dan Jabar, provinsi lain juga mengalami ledakan penduduk akibat aksi pulang kampung atau mudik dini, sementara grafik corona terus menanjak tak bisa dikendalikan.

Pangkal masalah saat itu adalah tidak adanya larangan dari pemerintah agar warga tidak mudik.

Plt Menteri Perhubungan, Luhut Pandjaitan, bahkan sempet menyebut, Presiden Jokowi tak melarang mudik, karena sekalipun dilarang, orang akan mudik. Jadi pemerintah hanya mengimbau jangan mudik.

Mantan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

"Orang kalau dilarang pun mau mudik saja. Jadi kami imbau kesadaran bahwa kalau Anda mudik pasti bawa penyakit, hampir pasti bawa penyakit," ujar Luhut usai rapat terbatas bahas mudik, Kamis (2/4).

Padahal, banyak pihak sudah berteriak agar Jokowi berani tegas melarang mudik. Satu saja orang berpindah, maka ada potensi penyebaran corona. Sementara saat Jokowi tak melarang, ratusan ribu orang sudah mudik.

Selain politisi di DPR, mereka yang meminta Jokowi melarang mudik adalah para kepala daerah, ormas Islam seperti Muhammadiyah, tokoh agama Abdullah Gymnastiar, bahkan Wapres Ma'ruf Amin meminta MUI menerbitkan fatwa haram mudik. Tapi MUI tak bisa membuat fatwa mudik karena itu kebijakan pemerintah.

com-Ilustrasi kemacetan kala mudik Lebaran Foto: Shutterstock

Jokowi Sadar Bahaya Mudik

Rapat terbatas kedua pada 9 April, Presiden Jokowi secara terbuka menyadari bahaya mudik bisa memicu ledakan baru kasus corona di Indonesia.

"Dari awal pemerintah sudah melihat mudik lebaran ini bisa sebabkan meluasnya COVID-19 dari Jabodetabek ke daerah tujuan," ucap Jokowi, Kamis (9/4).

Namun, Jokowi sedang memikirkan masalah ekonomi yang melatarbelakangi orang mudik ke kampung halaman, yaitu mereka mudik karena di perkotaan penghasilan mereka berkurang atau kehilangan pekerjaan.

"Sekali lagi pembatasan mudik dan kemungkinan adanya larangan mudik itu akan kita putuskan setelah melalui evaluasi di lapangan yang kita lakukan setiap hari. Pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik," kata Jokowi saat itu.

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait antisipasi mudik Lebaran melalui telekonferensi bersama jajaran terkait dari Istana Kepresidenan Bogor. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Kritikan pun kembali bergulir kencang, karena semakin lama dibiarkan orang mudik, secepat itu pula kasus corona bisa terus bertambah.

Dalam data, saat Jokowi menyadari mudik bisa memicu ledakan kasus corona tapi tak melarang, sudah ada 3.292 orang positif corona, bertambah 337 dari hari sebelumnya. Lalu 280 di antaranya meninggal dunia.

Akhirnya Melarang

Selasa (21/4) hari ini, Jokowi kembali menggelar rapat terkait mudik, dan akhirnya memutuskan mudik dilarang. Jokowi tak menyebut mudik dalam konteks lebaran, tapi mudik secara umum pulang kampung.

Terlambat? Tentu saja, karena ratusan ribu orang sudah pulang kampung, dan angka corona kini melonjak mencapai 6.760 kasus dengan 590 di antaranya meninggal dunia.

"Rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga, mudik semuanya akan kita larang," ucap Jokowi pagi tadi.

Jokowi mengungkap alasan dia akhirnya melarang karena menurut data Kemenhub, ada 24 persen warga yang akan tetap mudik. Alasan lain, pemerintah kini sudah mulai distribusikan bansos di Jabodetabek agar warga tak mudik.

"Oleh sebab itu, saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan," lanjut Jokowi.

Berlaku Mulai 24 April dan Disanksi 7 Mei 

Larangan mudik, meski terlambat, tentu menjadi kabar baik bagi para gubernur, bupati, dan wali kota daerah, termasuk para tenaga medis, yang mulai kewalahan dengan jumlah pasien corona yang terus bertambah.

Tapi, ternyata larangan mudik yang diumumkan Jokowi hari ini, baru akan berlaku pada 24 April. Tak hanya itu, sanksi bagi yang melanggar juga baru akan diterapkan pada 7 Mei.

"Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat tanggal 24 April 2020, ada sanksi-sanksinya namun bentuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif dikerjakan mulai 7 Mei," ucap Luhut.

Bagaimana menurutmu?

--------------------------

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

***

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.