“Cost Pekerja Tertular Corona Lebih Besar Dibanding Lockdown”
PerbesarEkonom INDEF Abra Talattov menyatakan, pemerintah perlu menyiapkan sejumlah skenario berbasis data tingkat penyebaran dan penambahan kasus COVID-19 di Indonesia.
Ia juga berpendapat, preferensi lockdown tak perlu ditakuti, melainkan mesti ditakar berdasarkan kemampuan pemerintah—dari pusat sampai daerah. Selain itu, menurutnya, lockdown juga terdiri dari berbagai varian sehingga pemerintah dapat menyesuaikan dengan skenario yang paling pas.
Berikut petikan perbincangan Abra Talattov dengan kumparan, Selasa (17/3), seputar wacana lockdown yang kian menyeruak:
Apa yang perlu dihitung sebelum melakukan lockdown?
Pemerintah perlu melakukan exercise dulu terkait beberapa skenario berdasarkan seberapa besar tingkat penyebaran atau penambahan kasus corona.
Jadi bicara datanya dulu. Sekarang kan mortality rate (tingkat kematian) akibat corona di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, nomor empat setelah Filipina, Italia, dan Iran. Artinya, risiko penularan dan kematiannya besar. Maka, mau tidak mau harus ada kebijakan yang agresif.
Opsinya, contoh di beberapa negara lain itu melakukan lockdown . Itu intinya supaya aktivitas masyarakat dibatasi dalam dua atau tiga minggu. Jangan sampai terlalu percaya diri (semua akan baik-baik saja) sehingga penyebarannya justru membesar dan malah bisa masuk ke sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur.
Bayangkan, bila di industri manufaktur atau pabrik itu ada pekerjanya yang kena, otomatis kan operasional pabrik akan terhenti karena perlu melakukan karantina ke seluruh karyawan. Jadi cost-nya justru bisa lebih besar dibanding lockdown.
Maka, dilihat dulu kapasitas pemerintah untuk menangkal penyebaran COVID-19 itu, apakah mampu atau tidak.
Lockdown macam apa yang ideal untuk Indonesia?
Nah, lockdown itu ada beberapa jenis, apakah totally lockdown—secara penuh se-Indonesia; atau partial lockdown di wilayah tertentu, misalkan di Jakarta karena korban terbanyak di ibu kota—episentrumnya di Jakarta. Atau di Jabodetabek saja.
Bisa juga lockdown sektoral. Jadi usaha yang sifatnya public service tetap buka, misalnya kesehatan, pasar, farmasi.
Yang sekarang jadi kekhawatiran sebagian pekerja, pemerintah mengimbau masyarakat kerja, belajar, dan ibadah dari rumah, tapi faktanya karyawan swasta nggak semua bisa merumahkan dirinya. Harus ada izin atau keputusan dari perusahaan.
Masalah lagi bila anaknya dirumahkan, tapi orang tuanya kerja. Orang tua lalu pulang membawa risiko. Jadi jangan sampai setengah-setengah (ambil kebijakan).
Kalau enggak lockdown, deteksi dini dimasifkan lagi. Entah itu di stasiun atau halte busway.
Jadi, lockdown bukan hal yang tak mungkin?
Lockdown kan bisa di tingkat kota/kabupaten, provinsi, negara. Jadi harus diketahui dulu kemampuan suatu provinsi, atau kabupaten/kota tertentu, atau suatu negara. Karena begitu lockdown, harus ada dana dari pemerintah untuk menjamin (kebutuhan dasar) masyarakat.
Harus dipastikan logistik aman supaya enggak terjadi panic buying yang dikhawatirkan menimbulkan gejolak di masyarakat.
Bagiamana dengan dampak lockdown?
Kalau soal itu nggak perlu diperdebatkan lagi, karena lockdown pasti punya implikasi negatif buat ekonomi, terutama di Jakarta. Apalagi sumbangan Jakarta terhadap (roda perekonomian) nasional itu 18 persen. Perputaran uang 80 persen ada di Jakarta.
Kalau Jakarta melambat, Indonesia pasti akan tertekan.
Cuma, pemerintah memang harus siap dengan segala macam kemungkinan. Kalau sampai penyebaran virus corona ini tidak terkendali, apakah pelaku usaha juga siap? Pemerintah harus memperkirakan ini. Perlu komunikasi ke swasta.
Pokoknya, baik kabupaten/kota, provinsi, sampai negara, sekarang harus menghitung sumber daya yang ada.
