CSIS: Calon di Pilkada Banyak Dipengaruhi Konsensus Elite, Kualifikasi Tak Jelas

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjalan di dekat bendera partai politik peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (1/5/2023). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes menyatakan proses pencalonan di Pilkada 2024 ini, banyak dipengaruhi oleh konsensus elite ketimbang konsensus publik.

Hal ini nampak pada nama-nama yang saat ini digadang-gadang maju Pilkada 2024 di sejumlah daerah.

"Jadi apa yang ingin kita sampaikan dari sisi ini, kalau kita lihat, proses pencalonan itu lebih banyak dipengaruhi oleh konsensus elite, bukan konsensus publik," ujar Arya di Gedung Pakarti Centre, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).

Peta Kompetisi Pilkada 2024. Foto: Dok. CSIS

Arya mencontohkan, bagaimana para elite partai mendesain untuk mengusung nama-nama, dengan tingkat probabilitas kemenangannya tinggi.

Hal ini juga bisa saja disebabkan popularitas dari sosok yang diusung oleh elite partai.

"Jadi bagaimana elite mendesain si A maju di sini, si B maju di sini, si C maju di sini, jadi sangat dipengaruhi oleh konsensus elite, bukan konsensus publik," ucap Arya.

Media briefing CSIS tema Peta Kompetisi Pilkada 2024 di Gedung Pakarti Centre, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Menurut Arya, pada pemilihan legislatif di tingkat DPRD, masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat proses pemilihan tersebut.

Namun, pada Pilkada 2024 ini, Arya menilai tak ada standarisasi sosok yang akan diusung untuk maju dalam Pilkada 2024.

"Dan kalau kita lihat sekarang, enggak ada standarisasinya. Seseorang yang bisa dicalonkan partai, tidak ada standar yang jelas, tidak ada mekanisme pencalonannya, tidak ada kualifikasi yang jelas," tuturnya.

Peta Kompetisi Pilkada 2024. Foto: Dok. CSIS

Lebih lanjut, ia menilai bahwa hal ini akan berpengaruh pada proses regenerasi dalam konteks Pilkada, serta berpengaruh pada sistem demokrasi yang dijalankan.

"Dan ini tentu saya kira tidak baik juga untuk proses regenerasi dan juga demokrasi kita," pungkasnya.