Cucu Sukarno Soroti Efisiensi Anggaran: Anak Makan Gratis, tapi Ortunya Kena PHK

Romy Soekarno, kader PDIP yang juga keponakan Megawati. Foto: Instragram/@romysoekarno

Komisi II DPR menggelar rapat kerja bersama hampir seluruh mitra kerja mereka pada Rabu (12/2). Mereka adalah Kementerian ATR/BPN, KemenPAN RB, LAN, KPU, Bawaslu, Arsip Nasional Republik Indonesia hingga Ombudsman.

Anggota Komisi II dari PDIP, Romy Soekarno, menyorot dampak yang bisa terjadi imbas efisiensi anggaran.

Menurutnya, masalah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menuai masalah di berbagai daerah. Ia khawatir, dengan efisiensi anggaran, akan ada PHK massal untuk pegawai honorer.

Murid menikmati paket makan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Senin (13/1/2025). Foto: kumparan

Ia tidak mau anak sekolah diberi makan siang bergizi gratis, tapi tak bisa makan malam karena orang tuanya tak bekerja.

“Begini Pak, kami kan pemerintah menginisiasi program makan gratis bagi anak-anak sekolah tapi bagaimana jika orang tua mereka terkena PHK sehingga makan malam pun mereka bingung. Kasihan Pak,” kata Romy dalam rapat, di gedung Parlemen, Jakarta pada Rabu (12/2).

“Jadi ini saya ada pertanyaannya adalah apakah kebijakan efisiensi anggaran ini akan berdampak besar kepada sosial ekonomi di Indonesia?” tanyanya.

Rachmawati Soekarnoputri. Foto: Garin Gustavian Irawan/kumparan

Romy merupakan cucu dari Presiden Sukarno sekaligus anak dari mendiang Rachmawati Sukarnoputri.

Ia menagih kejelasan mitigasi potensi PHK massal imbas efisiensi anggaran kepada mitra kerjanya di dalam rapat, antara lain Kementerian PANRB, Kementerian ATR/BPN, KPU, Bawaslu, Ombudsman, dan lain-lainnya.

“Jika ada pemotongan, bagaimana mitigasi yang dilakukan untuk memastikan tenaga honorer tidak kehilangan pekerjaan secara massal? Apa strategi yang ditetapkan untuk penyelesaian-penyelesaian honorer yang belum diangkat menjadi PPPK?” tanyanya.

“Yang terakhir pak, apakah rencana alternatif untuk memastikan tenaga honorer tetap mendapatkan penghasilan yang layak di tengah kebijakan efisiensi ini?” pungkasnya.