Curhat Kepsek di Depan DPRD DKI: Kami Rekrut Guru Honorer karena Butuh

Suasana rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta dengan Disdik Jakarta, Selasa (23/7/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Perwakilan kepala sekolah menyampaikan curhatannya atas polemik program 'cleansing' guru honorer yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Uneg-uneg itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi E DPRD DKI dan Disdik siang ini.

"Izin Bapak Ibu, anggota dewan. Berawalnya kenapa kami mengangkat guru honorer, awalnya adalah kebutuhan kami. Kami setiap bulan mengirim ancak (surat) ke Sudin tembusan ke Dinas [Pendidikan]. Tetapi kan tidak serta-merta ada saat itu guru pensiun, saat itu ada ganti," ujar Kepsek SMA 112 Jakarta Barat, Mutia, dalam rapat di gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (23/7).

Dia mencontohkan, pada tahun 2023 di sekolahnya ada 3 guru yang pensiun. Kemudian di tahun 2024 ada 4 orang, sementara di 2025 akan ada 5 orang guru yang akan pensiun.

Atas kondisi itu, Mutia mengaku harus mengambil langkah optimal, yakni dengan memanfaatkan tenaga pengajar yang ada untuk mengajar 2 mata pelajaran yang linier. Untuk sekolahnya, guru Matematika terpaksa harus mengajar TIK juga.

"Pelayanan maksimal itu tekad kami. Melayani anak supaya masa depannya cemerlang, itu fokus kami di sekolah. Tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Mutia.

Dapat Guru Baru Tapi Tak Tepat Guna

Sejumlah siswa antre bersalaman dengan gurunya pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SDN Tebet Timur 17, Jakarta, Senin (8/7/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Mutia mengaku sudah mendapatkan tenaga pengajar dari pemerintah, namun dia menyayangkan yang didapatkannya justru guru untuk mata pelajaran yang sudah ada pengajarnya. Alhasil dia mengakalinya dengan menempatkan mereka ke bagian BK.

"Nah, ini guru sudah pasti SK-nya di sini, apakah duduk-duduk saja? Tentu tidak. Apa jam yang sedikit dibagi dua? Yang lain jamnya gemuk-gemuk? Enggak, ini saya BK, kan, Pak. Karena saya kurang tiga guru BK. Kenapa dasarnya? Karena guru saat kuliah tentu belajar psikologi pendidikan. Itu pedologinya, jadi wajar kalau saya BK, kan," terangnya.

Dia juga mengaku kelimpungan apabila guru yang bukan bidangnya mengisi kekosongan di mata pelajaran yang di luar bidang. Sebab, Mutia mencontohkan, ada murid yang akhirnya protes karena hanya terus diberikan tugas.

"Apakah kami dibiarkan? Kalau ditanya ke bagian kurikulum, kita menunggu dari dinas. 'Bapak, boleh nggak kami nanya ke dinas?' Nah, kalau itu terjadi, ramai lagi. Itu alasan kami mengambil langkah mengangkat guru honorer. Walaupun saya tahu persis, ini melanggar aturan," jelas Mutia.

Suasana rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta dengan Disdik Jakarta, Selasa (23/7/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Bantah Angkat Guru Honor dengan Subjektif

Mutia dan rekan kepala sekolah lainnya menegaskan tidak melakukan perekrutan guru honorer dengan subjektif dan faktor kedekatan pribadi, namun karena kebutuhan guru yang mendesak.

"Boleh ditanya kalau guru yang honor di tempat saya sekarang, tidak ada kaitan dengan saya warga di [SMA] 112 sama sekali. Tidak ada hubungan apa-apa. Kalau ada [di sekolah lain], saya katakan, pasti segelintir, tapi jangan menjadi itu besar," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Mutia menitipkan permohonan kepada DPRD dan Disdik yang hadir dalam rapat itu.

Pertama memohon agar jatah formasi Kontrak Kerja Individu (KKI) yang dibuka untuk 1.700 guru di tahun 2024 untuk dikhususkan bagi tenaga honorer. Tidak diadukan lagi dengan lulusan baru.

"Permohonan kami yang pertama, 1.700 KKI yang akan diadakan di bulan Agustus, kami mohon afirmasi dari yang 4 ribu. Kalau diadu dengan fresh graduate lagi, yang lulus fresh graduate ini sudah mengabdi, rasanya tidak adil," sebut Mutia.

Sementara untuk permohonan yang kedua, Mutia meminta keringanan konsekuensi untuk kepala sekolah yang telanjur merekrut guru honorer. Dia mengaku siap disalahkan, namun hal itu ia lakukan tanpa niat buruk.

"Ini akan terus seperti itu [setiap saat ada guru yang pensiun]. Kami mohon, kami sudah janji kemarin di depan Pj Gubernur, kami janji di depan Bapak Plt, kami janji. 'Bagi yang mengangkat lagi Gubernur guru honorer, pecat'. 'Siap' [jawab guru dalam sumpah]," terang Mutia.

"Kami mohon maaf telah melakukan pelanggaran, tapi pelanggaran tersebut untuk meminimalisir. Kami mohon, kami mohon maaf untuk itu. Kami bersedia disalahkan, karena memang kami salah. Tetapi untuk hal-hal tujuannya yang ada tanda kutipnya, Insyaallah kami tidak [pengangkatan karena hubungan pertemanan atau saudara]. Terima kasih," tutupnya.