Daftar 10 Orang yang Dijerat Bareskrim dalam Kasus 'Saham Gorengan'
·waktu baca 5 menit
PerbesarDirektorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus 'saham gorengan' yang terjadi di dunia pasar modal.
Hingga saat ini, 10 orang telah dijerat polisi dari tiga kasus besar yang melibatkan rekayasa harga saham dan manipulasi investasi. Ke-10 orang itu berstatus terpidana (dua orang) dan lainnya tersangka.
Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan, penetapan para tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari berbagai perkara, mulai dari manipulasi IPO hingga perdagangan semu.
Ade menegaskan, penyidikan kasus saham gorengan yang merugikan investor akan dilakukan transparan.
“Kami pastikan akan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas. Kami pastikan penyidikan atas penanganan perkara a quo akan dilaksanakan secara prosedural dan tuntas," tegas Ade usai penggeledahan di PT Shinhan Sekuritas Indonesia di kawasan bisnis di Jakarta Selatan, Selasa (3/2)
"Siapa pun yang terlibat di dalamnya, dalam dugaan tindak pidana yang terjadi, kami pastikan kita akan tetapkan sebagai tersangka dalam perkara a quo," imbuhnya.
Perusahaan MML Tak Layak Melantai di Bursa
Dalam kasus manipulasi proses Initial Public Offering (IPO) PT Multi Makmur Lemindo Tbk (MML) dengan kode saham PIPA, Bareskrim menemukan fakta bahwa perusahaan ini sebenarnya tidak layak melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dalam kasus yang sebelumnya sudah inkrah, dua orang telah berstatus sebagai terpidana, yaitu:
MBP yang merupakan eks kepala unit di BEI
J selaku Direktur PT MML
Tiga Tersangka Baru
Dalam pengembangannya, Bareskrim kemudian menetapkan 3 tersangka baru, yaitu:
BH selaku eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
DA yang merupakan Financial Advisor
RE sebagai Project Manager PT MML
“Jadi untuk penyidikan saat ini, penyidik telah menetapkan tiga tersangka baru dalam perkara a quo, yang merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap perkara yang sudah inkrah sebelumnya,” jelas Ade.
Para tersangka diduga melakukan kegiatan perdagangan efek yang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material agar menyesatkan pihak lain (investor ritel) demi keuntungan pribadi.
Adapun PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang digeledah pada Selasa kemarin adalah perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Underwriter) dalam proses IPO (Penawaran Umum Perdana) PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA).
Dua Tersangka dari PT Narada Asset Manajemen
Bareskrim juga membongkar praktik perdagangan semu yang menciptakan harga buatan di pasar di PT Narada Asset Manajemen — sebuah perusahaan manajer investasi (MI).
Modusnya menggunakan underlying asset reksadana yang berasal dari saham proyek yang dikendalikan pihak internal melalui nominee.
Nominee (atau sering disebut sebagai pinjam nama) adalah pihak yang namanya dipinjam atau digunakan secara resmi sebagai pemilik aset (seperti saham atau rekening bank), padahal secara ekonomi aset tersebut dimiliki atau dikendalikan oleh orang lain.
Ada dua tersangka dalam kasus ini, yaitu:
MAW selaku Komisaris Utama PT Narada Asset Manajemen
DV selaku Direktur Utama PT Narada Adikara Indonesia
Mereka diduga merancang gambaran semu terhadap harga saham sehingga tidak mencerminkan nilai fundamental.
"Indikasi praktik manipulasi pasar yang dapat menimbulkan artificial demand (permintaan semu), distorsi harga, serta persepsi kinerja portofolio yang tidak riil," jelas Ade Safri.
3 Tersangka dari PT Mina Padi Asset Manajemen
Sementara di kasus PT Mina Padi Asset Manajemen (MPAM) yang merupakan perusahaan manajer investasi (MI), penyidik menemukan adanya skema 'beli murah jual mahal' antarproduk reksadana yang dikelola perusahaan untuk memperkaya pihak tertentu.
Dalam kasus ini, Bareskrim menetapkan 3 orang tersangka, yaitu:
DJ selaku Direktur Utama PT MPAM
ESO selaku pemegang saham di PT Minna Padi Aset Manajemen, PT Minna Padi Investama, dan PT Sanurhasta Mitra
EL yang merupakan istri dari ESO
Para tersangka menggunakan manajer investasi milik sendiri untuk membeli saham afiliasi yang berada pada produk reksadana dengan harga murah, lalu menjualnya kembali ke produk reksadana lain milik PT MPAM dengan harga tinggi.
Polisi telah memblokir aset saham senilai kurang lebih Rp 467 miliar terkait kasus MPAM.
Bareskrim menegaskan akan terus berkolaborasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana (money flow) dalam kasus-kasus tersebut.
Dampak MSCI
Isu dugaan praktik manipulasi saham atau yang kerap disebut “saham gorengan” kembali mencuat setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan kebijakan yang mengejutkan pasar modal Indonesia pada 27 Januari 2026 malam.
Dalam pengumuman tersebut, MSCI memutuskan untuk membekukan seluruh proses rebalancing saham Indonesia untuk periode Februari 2026.
Kebijakan ini berarti tidak ada saham baru Indonesia yang masuk ke dalam indeks MSCI, serta tidak ada penyesuaian atau kenaikan bobot bagi saham-saham Indonesia yang sudah tercatat dalam indeks tersebut.
MSCI merupakan penyedia indeks saham global yang menjadi acuan utama investor institusional dan dana asing dalam menentukan alokasi investasi di pasar modal berbagai negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, setiap kebijakan MSCI memiliki dampak signifikan terhadap arus modal asing.
Dalam penjelasannya, MSCI menyoroti sejumlah persoalan struktural di pasar modal Indonesia, khususnya terkait transparansi kepemilikan saham (free float) serta risiko terjadinya perdagangan yang terkoordinasi, yang dinilai dapat mengganggu proses pembentukan harga saham yang wajar. Kekhawatiran inilah yang menjadi dasar keputusan MSCI untuk menunda rebalancing hingga terdapat perbaikan yang memadai.
Kebijakan tersebut langsung memicu tekanan hebat di pasar, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam dan volatilitas yang tinggi dalam beberapa hari perdagangan.
Gejolak pasar membuat pejabat tinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pimpinan Bursa Efek Indonesia (BEI) mundur.