Daftar 25 Lembaga yang Tak Ikut Pindah ke IKN: Komnas HAM, BMKG, hingga BP2MI

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Pemerintah terus mematangkan persiapan pemindahan ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Salah satunya, pengaturan Kementerian dan Lembaga yang bakal pindah ke IKN di Kaltim.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyebut tak semua lembaga akan pindah ke IKN.

"Terdapat beberapa lembaga yang direncanakan untuk tidak dipindahkan karena mempertimbangkan peran, tugas, dan fungsi yang penyelenggaraannya akan lebih optimal jika tidak dipindahkan ke IKN," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis, Minggu (13/3).

Pemindahan sejumlah Kementerian/Lembaga, menurut Tjahjo, didasarkan pada seberapa besar peranan Kementerian dan Lembaga itu bagi pusat pemerintahan di IKN.

Menurut dia, total ada lima klaster utama yang nantinya akan diutamakan untuk ikut pindah ke IKN.

"Pemindahan Kementerian Lembaga yang dapat mendukung peran IKN sebagai pusat pemerintahan mempertimbangkan tata urutan kelembagaan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat pusat yang terbagi dalam lima klaster," kata Tjahjo.

Desain Istana Kepresidenan karya Nyoman Nuarta di ibu kota baru. Foto: Dok. Nyoman Nuarta

Lalu apa saja lembaga yang tak ikut pindah ke IKN?

Berikut daftarnya menurut Tjahjo:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

2. Badan Standardisasi Nasional (BSN)

3. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)

5. Perpusnas RI

6. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7. Komnas HAM

8. Komnas Perempuan

9. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

10. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),

11. SKK Migas

12. BP Batam

13. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)

14. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

15. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

16. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

17. Komite Profesi Akuntan Publik

18. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional

19. Badan Pengawas Rumah Sakit.

20. Lembaga Sensor Film

21. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

22. Konsil Kedokteran Indonesia

23. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

24. Konsil Keperawatan Indonesia

25. Dewan Sumber Daya Air Nasional.