Daftar Kekayaan Wantimpres Jokowi Sesuai LHKPN KPK

Presiden Joko Widodo saat sesi pelantikan anggota wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/12). Foto: Kevin S Kurnianto/kumparan

Presiden Jokowi telah melantik 9 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jumat (13/12). Kesembilan orang tersebut berlatarbelakang politikus, ulama hingga pengusaha.

Mereka adalah eks Menko Polhukam Wiranto; pengusaha Arifin Panigoro, Putri Kuswisnuwadani dan Dato Sri Tahir; Ketua Dewan Pakar Golkar, Agung Laksono; politikus senior PDIP, Sidarto Danusubroto; eks Gubernur Jatim, Soekarwo; politikus PPP, Muhammad Mardiono; dan ulama Habib Luthfi bin Yahya.

Suasana jelang pelantikan 9 Anggota Wantimpres di Istana Negara. Foto: Kevin Kurnianto/kumparan

Di antara Wantimpres Jokowi tersebut, ada beberapa tokoh yang pernah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Sebab, mereka pernah menjabat sebagai penyelenggara negara.

Namun, beberapa di antaranya belum melaporkan hartanya. Mereka berasal dari kalangan pengusaha hingga ulama.

Berapa kekayaan masing-masing anggota Wantimpres itu? Berikut rinciannya yang dikutip dalam laman elhkpn.kpk.go.id.

Wiranto

Menko Polhukam Wiranto memberikan sambutan saat menghadiri acara silaturahmi dengan keluarga besar Kemenko Polhukam di Jakarta, Sabtu (19/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Humas Kememko Polhukam

Tanggal Lapor: 31 Maret 2019 saat menjabat sebagai Menko Polhukam

Total Harta: Rp 542.423.236.210

Rincian:

Arifin Panigoro

Pengusaha Arifin Panigoro di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12). Foto: Kevin S Kurnianto/kumparan

Tanggal Lapor: 26 April 2001, saat menjabat anggota DPR RI.

Total Harta: Rp 245.415.199.000

Rincian:

Agung Laksono

Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Foto: Fadjar Hadi/kumparan

Tanggal lapor: 6 November 2014, saat menjabat Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Total kekayaan: Rp 34.839.719.959

Rincian:

Sidarto Danusubroto

Sidarto Danusubroto. Foto: Antara Foto

Tanggal lapor: 1 Desember 2009, saat menjabat anggota DPR RI periode 2009-2014.

Total kekayaan: Rp 15.146.018.429

Rincian:

Soekarwo

Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (28/8). Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Tanggal lapor: 29 Maret 2019, saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur.

Total kekayaan: Rp 27.767.962.432

Rincian:

Sementara itu 4 Wantimpres Jokowi belum diketahui kekayaannya. Mereka ialah:

Muhammad Mardiono

Waketum PPP Muhammad Mardiono belum pernah melaporkan LHKPN ke KPK. Meski bergelut di partai, pria asal Banten ini merupakan seorang pengusaha.

Mardiono beberapa kali menolak saat dicalonkan menduduki jabatan politik. Seperti di Piwalkot Cilegon 2015 dan Pilkada Banten tahun 2017.

Sekjen PPP, Arsul Sani, menegaskan Mardiono terpilih sebagai wantimpres bukana mewakili PPP.

"Beliau mewakili kalangan pengusaha, bukan karena tokoh PPP," kata dia.

Dato Sri Tahir

Pengusaha Dato Sri Tahir saat memberikan keterangan pers usai menukarkan dolarnya ke rupiah di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (15/10/2018). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Dato belum melaporkan LHKPN karena berprofesi pengusaha di bidang perbankan, media, TV berbayar, properti, hingga rumah sakit.

Dato merupakan pendiri Mayapada Group, perusahaan holding yang membawahi beberapa anak perusahaan.

Dato juga pernah menyumbang dalam jumlah besar di bidang kesehatan melalui The Global Fund. Ia merupakan orang Asia yang menjadi wali amanat University of California, Berkeley, AS.

Putri Kuswisnu Wardani

Putri Kuswisnu jelang pelantikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12). Foto: Kevin S Kurnianto/kumparan

Putri merupakan anak kedua dari Mooryati Soedibyo, pendiri PT Mustika Ratu. Ia juga belum pernah laporkan LHKPN karena bukan penyelenggara negara.

Putri merupakan lulusan dari National University, Ingleweood, California. Saat ini, dia menjabat sebagai deputy chairperson di KADIN.

Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Yahya

Ketua Jatman Habib Muhammad Luthfi Bin Ali Bin Yahya. Foto: Antara/Harviyan Perdana Putra

Habib Luthfi juga belum pernah melaporkan LHKPN karena bukan penyelenggara negara. Habib Luthfi merupakan ulama ternama yang berpengaruh di Indoensia. Ia aktif di PBNU.

Habib Luthfi juga menjabat sebagai Ketum MUI Jawa Tengah periode 2005-2010. Di saat yang sama, ia juga memegang jabatan sebagai Ketum MUI Pekalongan.