Dari Era Sukarno hingga Jokowi, Ini Sikap Presiden RI soal Perjuangan Palestina
PerbesarPalestina selalu dekat di hati Pemerintah dan rakyat Indonesia. Kedekatan tersebut tercemin dari berbagai aspek.
Rakyat Indonesia selalu menyatakan dukungan terhadap Palestina dalam menghadapi tekanan Israel. Mulai dari aksi unjuk rasa dan donasi kemanusiaan dilakukan oleh rakyat Indonesia.
Tak hanya masyarakatnya, pemerintah Indonesia juga menunjukkan kedekatan tersebut. Hal tersebut tercermin lewat sikap dan pernyataan seluruh Presiden RI dari Sukarno hingga Joko Widodo.
Simak rangkumannya berikut ini:
Sukarno (1945-1967)
Indonesia baru 3 tahun merdeka saat Israel mendeklarasikan kemerdekaan di tanah Palestina. Sejak awal, Presiden Sukarno tak mengakui kemerdekaan negara yang diproklamirkan oleh David Ben Gurion itu pada 14 Mei 1948.
Pada tahun yang sama saat Israel mendeklarasikan kemerdekaan, Presiden Sukarno justru menerima Mufti Agung Haji Amin El Husni. Mufti Agung Palestina itu menyampaikan dukungan dan simpati rakyat Palestina atas perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Dukungan Bung Karno ke Palestina terang-terangan mengemuka saat Panglima Besar Revolusi itu menggagas gelaran Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan 1955 di Bandung.
Sebanyak 29 negara dari benua Asia-Afrika turut serta, termasuk Palestina yang diwakili Yasser Arafat. Indonesia bersama dengan Pakistan menolak Israel turut serta dalam konferensi tersebut.
KAA 1955 menandai kebangkitan bangsa-bangsa terjajah, dengan disepakatinya Dasa Sila Bandung yang menegaskan hubungan antarbangsa berdasarkan asas kemerdekaan dan keadilan.
Indonesia pun menolak bertanding sepak bola melawan Israel di kandang Israel dalam kualifikasi putaran kedua Piala Dunia tahun 1957. Sebab, hal itu dianggap sebagai pengakuan ke negara Zionis tersebut.
Indonesia lalu mengusulkan agar bermain di tempat netral tanpa lagu kebangsaan. Namun usulan itu ditolak FIFA. Hal ini membuat RI mundur dan melepas kesempatan berlaga di Piala Dunia 1958.
Pada tahun 1962, Sukarno lantang berpidato mengatakan, "Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.”
Soeharto (1967-1998)
Kemlu RI mencatat kunjungan Pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat di Istana Merdeka, Juli 1984. Kunjungan tersebut langsung diterima oleh Presiden Soeharto.
"Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina," tulis Kemlu dalam situs resminya.
Dalam pemberitaan Antara 13 Oktober 1988, Soeharto mengecam Israel yang berusaha menindas perlawanan sah rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel yang tidak sah. Ia mengimbau Dewan Keamanan PBB agar menyelenggarakan konferensi perdamaian internasional mengenai Timur Tengah.
“Keadaannya tidak dapat dikembalikan lagi pada status quo seperti pada dua dasawarsa sebelumnya. Perkembangan-perkembangan ini telah menempa bangsa Palestina untuk menyiapkan satu tahap baru dan menentukan dalam perjuangan politik mereka di bawah pimpinan Organisasi Pembebasan Rakyat Palestina yang merupakan satu-satunya wakil sah rakyat Palestina,” kata Soeharto dalam pemberitaan tersebut.
Saat Palestina mendeklarasikan kemerdekaan di Aljazair pada 15 November 1988, Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan tersebut.
Sebagai langkah nyata dukungan RI ke Palestina, tanggal 19 Oktober 1989 di Jakarta telah ditandatangani "Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik" antara Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Palestina Farouq Kaddoumi yang sekaligus menandai pembukaan Kedutaan Besar Negara Palestina di Jakarta.
Duta Besar pertama Palestina untuk Indonesia menyerahkan Surat-surat Kepercayaannya kepada Presiden Soeharto pada 23 April 1990. Sementara, Duta Besar RI di Tunis, Tunisia, juga diakreditasikan bagi Negara Palestina.
Habibie (1998-1999)
Pada masa Presiden Habibie, jabatan presiden dipegang dalam waktu yang paling singkat dibanding presiden lainnya. Dalam masalah internasional saat itu, Indonesia masih sibuk dalam menangani persoalan Timor Timur.
Tak banyak catatan hubungan Habibie dengan Palestina karena jabatannya yang seumur jagung. Namun ketika ia meninggal pada 2019, ratusan Muslim di Palestina melakukan salat ghaib untuknya.
WNI di Gaza, Abdillah Onim, mengatakan salat gaib digelar pada Kamis (12/9/2019) di Masjid Raya Umar di Kota Jabalia, Gaza Utara. Imam salat adalah ulama senior Palestina, Syeikh Mahmud Dardona.
"Selain salat gaib, ratusan jemaah mengangkat kedua tangan untuk mendoakan almarhum Habibie semoga mendiang husnul khatimah, diampuni seluruh dosa, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah," ujar Onim.
Gus Dur (1999-2001)
Pada era ini, masyarakat dikejutkan oleh adanya ajakan Presiden Abdurrahman Wahid yang mengajak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, ajakan tersebut mendapat tentangan keras dari masyarakat Indonesia.
Isu soal pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel sampai juga ke Palestina. Dubes Palestina untuk RI Ribbhi Awad sempat menyampaikan ke parlemen Palestina tahun 2000. Gus Dur yang mengetahui tindakan dari Ribbhi Awad, lalu melalui Menlunya Alwi Shihab meminta Palestina mengganti dubesnya tersebut.
Gagasan hubungan diplomatik kandas. Namun Gus Dur meresmikan hubungan perdagangan dengan Israel melalui Surat Keputusan Menperindag No.23/MPP/01/2001 tertanggal 10 Januari 2001 yang saat itu diteken oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
Presiden Gus Dur sempat menemui pemimpin Israel Shimon Peres dan Pemimpin Palestina Yasser Arafat di Istana Negara. Keduanya datang dalam waktu berselang kurang dari 24 jam membicarakan usulan-usulan berkenaan dengan konflik Israel-Palestina. Salah satunya terkait pembagian wilayah Yerusalem.
Meski sempat menjalin hubungan dengan pemimpin Israel, dalam pertemuannya dengan Yasser Arafat, Gus Dur juga menegaskan dukungan terhadap Palestina.
Megawati Soekarnoputri (2001-2004)
Megawati melanjutkan dukungan presiden-presiden sebelumnya dalam membela Palestina. Dalam pemberitaan Tempo tahun 2003, Megawati mempertanyakan langkah PBB dalam menangani konflik Israel-Palestina.
Oleh Menlu saat itu, Hassan Wirajud, Megawati disebut mempertanyakan kepada Sekjen PBB Kofi Annan perihal proses negosiasi antara Palestina dan Israel.
Di era Megawati, Menlu Hassan Wirajuda juga dikabarkan mengunjungi Palestina dengan menteri negara anggota Gerakan Non Blok. Jubir Deplu saat itu, Marty Natalegawa menyebut kunjungan menteri itu sebagai bentuk bukti konkrit dukungan Indonesia terhadap Palestina.
SBY (2004-2014)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pada 2014 lalu bahwa Palestina merupakan kepentingan pokok dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam sesi Pidato Kepala Negara pada peringatan Nuzulul Quran Tahun 1435 Hijriah Tingkat Nasional di Istana Negara.
Menurut SBY, dukungan terhadap Palestina telah lama disuarakan Indonesia. Ia mengakui sejak lama Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina.
Di masa pemerintahan SBY, Palestina berhasil menjadi non member observer state PBB pada 29 November 2012. Peran Indonesia merupakan co-sponsor dari status tersebut.
"Hal ini memiliki arti simbolis sekaligus strategis bagi Palestina, yaitu menunjukkan pengakuan dunia internasional atas statehood Palestina, dan memberikan kesempatan bagi Palestina untuk berperan aktif dalam pelbagai forum PBB, termasuk aktif dalam pemilihan tertentu," tulis keterangan Kemlu mengenai status tersebut.
Jokowi (2014-sekarang)
Salah satu langkah besar dukungan RI ke Palestina pada era Jokowi yakni dengan penyelenggaraan Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada bulan April 2015. Dalam peringatan itu disepakati Declaration on Palestine.
Deklarasi tersebut menggarisbawahi dukungan negara-negara Asia dan Afrika terhadap perjuangan bangsa Palestina dalam rangka memperoleh kemerdekaannya dan upaya menciptakan two-state solution.
"Peringatan 60 Tahun KAA juga menghasilkan Deklarasi Penguatan New Asia Africa Strategic Partnership yang diantaranya menegaskan kembali dukungan negara-negara Asia dan Afrika bagi penguatan bantuan kapasitas kepada Palestina," tulis Kemlu.
Dalam forum tersebut juga Presiden Jokowi menegaskan dukungannya terhadap Palestina. Menurutnya, negara-negara Asia-Afrika masih berutang kepada Palestina yang belum merdeka hingga kini.
"Kita harus terus berjuang bersama mereka. Kita harus mendukung lahirnya sebuah Negara Palestina yang merdeka," tegas Presiden Jokowi dilansir situs Setkab.
Sebagai bentuk dukungan pada kemerdekaan Palestina, dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan rencana Indonesia untuk membuka Konsul Kehormatan Republik Indonesia di Ramallah.
Rencana itu direalisasikan 1 tahun kemudian pada 2016 dengan menunjuk Maha Abu-Shuseh. Konsul kehormatan RI yang pertama itu dilantik di KBRI Amman pada 13 Maret 2016.
"Dukungan Indonesia kepada perjuangan rakyat Palestina tidak pernah padam dan pada hari ini kita maju satu langkah lagi dengan pelantikan Konsul Kehormatan RI di Ramallah," terang Menlu Retno Marsudi saat melantik Konsul Kehormatan RI di Ramallah itu.