Dasco: DPR Bentuk Pansus Konflik Agraria, Disahkan di Paripurna 2 Oktober

Wakil Ketua Umum DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) menyampaikan paparan bersama Saan Mustopa (kiri) dan Ahmad Syamsurijal saat sesi konferensi pers terkait tanggapan tuntutan rakyat 17+8 di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Jumat (5/9/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan komitmen DPR untuk mendorong percepatan reformasi agraria dan penyelesaian konflik tanah di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan usai rapat dengan berbagai organisasi tani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).

Menurut Dasco, DPR akan mengambil beberapa langkah strategis agar reforma agraria dapat berjalan lebih efektif dan hak-hak petani terlindungi.

“DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan implementasi kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di seluruh wilayah NKRI,” ujar Dasco.

Selain itu, DPR mendorong pembentukan badan pelaksana reformasi agraria, yang diharapkan dapat menjadi lembaga khusus untuk menindaklanjuti program redistribusi tanah dan penataan agraria secara lebih sistematis.

Tidak hanya itu, Dasco menyebut DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) penyelesaian konflik agraria.

Pansus ini direncanakan akan disahkan pada penutupan rapat paripurna DPR, 2 Oktober 2025. Menurutnya, pansus ini akan menjadi wadah penting untuk menuntaskan berbagai kasus sengketa tanah yang selama ini belum terselesaikan.

“DPR akan membentuk pansus penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR pada tanggal 2 Oktober 2025,” kata Dasco.

Suasana audiensi Pimpinan DPR dan perwakilan Konsorsium Pembaruan Agraria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Rapat ini dihadiri oleh beberapa menteri Kabinet Merah Putih terkait. Mereka adalah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli, Mendes Yandri Susanto, Menpar Widiyanti Putri Wardhana, Wamen BUMN Dony Oskaria hingga Ketua Komisi IV Titiek Soeharto.