Dasco Jelaskan Revisi Tatib DPR: Publik Jangan Khawatir, Tak Ada Abuse of Power

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjawab pertanyaan wartawan sebelum bertemu Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan penjelasan mengenai revisi tata tertib DPR nomor 1 Tahun 2020. DPR melalui tatib baru bisa mengevaluasi pejabat publik yang dipilih melalui mekanisme fit and proper test.

Selain itu, DPR juga bisa memberikan rekomendasi untuk mengganti pejabat publik jika kinerja mereka dianggap sudah tidak maksimal.

Dasco menjelaskan, tatib DPR ini bukan merupakan Undang-undang. Ia menekankan tatib ini berlaku untuk internal Parlemen bukan eksternal.

"Yang pertama ini tatib bukan UU, tatib sifatnya itu untuk internal jadi tatib ini melengkapi yang sudah ada dalam rangka fungsi pengawasan," kata Dasco kepada kumparan, Kamis (6/2).

Dasco memberikan contoh kasus mengapa tatib perlu direvisi. Ia mengatakan, ada beberapa pejabat yang berasal dari fit and proper test DPR bisa menjabat 5 hingga 25 tahun.

"Karena kadang-kadang hasil fit and proper itu kan ada yang berlaku 5 tahun tapi ada yang berlakunya 25 tahun karena misal usia pensiunnya sampai 70 tahun. Nah sementara dia sakit-sakitan dan tidak bisa menjalankan tugasnya," ucap Dasco.

Ketua Harian DPP Gerindra ini mengatakan, jika ada pejabat negara yang sudah sakit-sakitan, sudah sewajarnya untuk diganti oleh mereka yang sehat dan mampu.

"Nah itu kan juga kita kemudian perlu carikan jalannya supaya bisa digantikan oleh orang yang lain yang lebih sehat dan mampu," kata Dasco.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turun dari kendaraan sebelum bertemu Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Oleh sebab itu, Dasco meminta kepada publik untuk tidak khawatir mengenai tatib baru DPR. Ia memastikan tidak akan ada abuse of power seperti yang dikhawatirkan sebagian pihak dan pakar tata hukum negara.

"Jadi jangan khawatir kalau kemudian tatib ini yang sifatnya mengikat ke internal bukan untuk eksternal itu kemudian terjadi penyalahgunaan atau abuse of power gitu karena ini bukan undang-undang," tutup Dasco.