Dasco: Jokowi-Prabowo Tak Bicara Kabinet Saat Bertemu

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) dan Adies Kadir (kanan) di Kompleks Parlemen,Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad buka suara soal Presiden Jokowi yang disebut turut ikut campur dalam proses penggodokan susunan kabinet menteri Prabowo.

Jokowi disebut ikut menitipkan sejumlah nama hingga meminta PDI-Perjuangan tidak dilibatkan dalam pemerintahan 5 tahun ke depan.

“Saya belum dengar Pak Jokowi meminta itu ya,” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

Dasco mengatakan, Jokowi sepenuhnya menghargai hak prerogatif Prabowo untuk menyusun kabinetnya.

“Karena sampai dengan hari ini tidak pernah Pak Jokowi kemudian atau Pak Prabowo membicarakan kabinet karena pada prinsipnya Pak Jokowi memberikan hak prerogatif itu kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

“Jadi kalau ada isu-isu di medsos ya saya anggap itu hanya dinamika saja seperti itu,” lanjutnya.

Sebelumnya, Isu PDI-Perjuangan merapat ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, semakin mencuat seiring dengan kabar pertemuan Prabowo dan Megawati yang rencananya terjadi dalam waktu dekat.

Dasco pun membenarkan bahwa partainya memang tengah membangun komunikasi dengan PDIP, tapi tidak spesifik membahas kabinet kementerian.

“Nah, proses dengan PDIP ini belum ada pembicaraan-pembicaraan mengenai nama-nama yang akan masuk atau kemudian bagaimana nanti sikap PDIP terhadap pemerintahan yang baru secara resmi,” Dasco.

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih periode 2024-2029 menyapa para warga saat peringatan HUT ke-79 RI di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). Foto: Youtube/Puspen TNI

Dasco menolak untuk membocorkan bagaimana perbincangan antara elite partai koalisi mengenai kemungkinan PDIP bergabung untuk 5 tahun ke depan.

“Saya tidak bisa mengatasnamakan KIM dan tidak bisa juga mengatasnamakan Gerindra karena hal-hal seperti ini harus dibicarakan dalam rapat koalisi ataupun dalam rapat DPP Partai Gerindra,” jelasnya.