Dasco Kecam Polisi Maritim Malaysia Tembak PMI: DPR Bakal Bentuk Tim dan Pantau

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjawab pertanyaan wartawan saat dijumpai di kompleks parlemen, Senayan, Jumat (23/8/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengecam penembakan yang dilakukan polisi maritim Malaysia terhadap 5 WNI pada Jumat (24/1) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Akibat kejadian itu, 1 orang tewas dan 4 lainnya mengalami luka.

5 WNI yang ditembak adalah pekerja migran Indonesia. Meski begitu, mereka adalah PMI unprocedural.

"Pertama, Kami menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya salah satu WNI pekerja migran dalam insiden penembakan di Malaysia tersebut," kata Dasco.

Tim Satuan Tugas TNI AL dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV Batam gagalkan penyelundupan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, Batam, Minggu (31/3). Foto: Dok. Istimewa

Dasco menuturkan, DPR menyayangkan dan mengecam tindakan berlebihan (excessive use of force) yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), otoritas maritim Malaysia.

"Kami akan segera memanggil Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk mengkonfirmasi insiden berdarah tersebut," ucap dia.

Ketua DPP Harian Gerindra ini mendorong Kemlu RI dan Kementerian P2MI untuk menempuh langkah diplomatik guna mengungkap insiden tersebut secara tuntas dan transparan.

"Pada tahap saat ini, kami meminta Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia terkait insiden penembakan lima orang WNI pekerja migran tersebut," kata Dasco.

kumparan post embed

Selain itu, DPR mendorong Kementerian P2MI untuk melakukan tiga langkah segera.

1. Membentuk tim investigasi untuk mengungkap insiden berdarah tersebut secara transparan.

2. Melakukan pendampingan hukum terhadap korban penembakan.

3. Mengatur pemulangan jenazah korban penembakan untuk dimakamkan di kampung halamannya.

"DPR-RI melalui komisi terkait akan membentuk tim untuk memantau penanganan insiden berdarah tersebut, sehingga penanganan kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan transparan," kata Dasco.