Dasco: Sah Saja Ada yang Belum Terima RUU TNI, Itu Demokrasi

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 1 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan pada Selasa (18/3/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan pada Selasa (18/3/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

DPR menggelar rapat paripurna pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang. Sampai hari ini, masih ada penyampaian aspirasi di depan gedung DPR.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tidak masalah bila masih ada bagian dari masyarakat yang belum setuju dengan RUU TNI yang akan disahkan. Itu wajar terjadi di negara demokrasi.

“Ya namanya juga dinamika politik kan, demokrasi. Saya pikir sah-sah saja untuk yang masih belum menerima RUU TNI ini,” ujarnya sebelum Rapur, di gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (20/3).

“Tapi kami sudah melakukan upaya semaksimalnya, melakukan komunikasi-komunikasi yang intens dengan beberapa atau sebagian besar elemen masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan RUU TNI yang direvisi pada beberapa waktu lalu,” sambungnya.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, dengan agenda: Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Foto: YouTube/ DPR RI

Katanya, DPR telah menjalin komunikasi dengan beberapa lapisan masyarakat terkait RUU TNI.

“Kami sudah berbicara dengan kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok NGO, termasuk koalisi masyarakat sipil, kami undang berdialog dan memberikan masukan yang juga kami akomodir dan berarti bagi RUU TNI pada hari ini,” pungkasnya.

Penyampaian aspirasi masih terjadi di depan gedung DPR. Sejumlah warga membangun tenda sebagai bagian dari aksi mereka.

Tak kurang dari 5.021 personel TNI-Polri telah disiagakan untuk mengamankan jalannya paripurna dan adanya aksi di depan DPR.