Dasco soal Kans Jokowi Gabung Gerindra Usai Dipecat PDIP: Belum Pernah Dibahas

Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad tiba menghadiri Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden ke-7 Jokowi sudah bukan lagi kader mereka. Muncul pertanyaan apakah Jokowi akan berlabuh ke partai lain setelah tidak lagi menjadi kader PDIP.

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, belum ada pembahasan terkait kans Jokowi bergabung Gerindra.

“Saya enggak bisa jawab karena hal ini belum pernah dibahas di dalam partai dan saya tidak bisa mengatasnamakan Partai Gerindra dalam menjawab hal ini,” kata Dasco di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (5/12).

Menurut Dasco, menantu Jokowi yang merupakan Wali Kota Medan Bobby Nasution telah terdaftar menjadi kader Gerindra. Bobby juga didepak PDIP.

“Seingat saya Kalau Pak Bobby itu sudah punya KTA (kartu tanda anggota) Gerindra memang pada waktu mendaftar di Pilgub Sumut,” ujarnya.

Sebelumnya, Hasto menyebut prinsip politik Jokowi tak lagi sejalan dengan PDIP menjadi alasan didepaknya mantan presiden itu beserta keluarga.

"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/12).

Hasto menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Sikap Jokowi, menurut dia, menjadi contoh bahwa kekuasaan dapat mengubah sikap politik seseorang. Pihaknya bakal melakukan evaluasi agar peristiwa serupa tak lagi terjadi di kemudian hari.

"Semuanya tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga," ucap dia.

Presiden Jokowi dan Ketum PDIP Megawati di Rakernas I PDIP, JIExpo Kemayoran, Jumat (10/1/2020). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Hasto menambahkan, dicabutnya Jokowi sebagai kader PDIP sudah terjadi sejak Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon Wakil Presiden dan diwarnai dengan pelanggaran kode etik MK.

"Pada saat itu juga ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelengkapan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir," kata dia.