Datangi Polda Jateng, Komisi III DPR Puji Ganjar soal Penanganan Wadas

Komisi III DPR RI saat rapat bersama Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa tengah, dan Forkopimda Jateng, serta instansi terkait di Mapolda Jateng, Jumat (11/11) terkait kasus wadas. Foto: Dok. Istimewa

Komisi III DPR RI memuji progres penyelesaian kasus pembebasan lahan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo. Komisi III menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merencanakan dengan baik sehingga prosesnya juga berjalan lancar.

Hal itu diungkap Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa usai menggelar rapat bersama Ganjar, Forkopimda Jateng, dan instansi terkait di Mapolda Jateng, Jumat (11/11). Kunjungan ini merupakan kunjungan yang kedua terkait masalah Wadas.

"Kami Komisi III datang kali kedua ingin memantau rekomendasi-rekomendasi kami. Ternyata rekomendasi itu semuanya hampir dipenuhi," ujar Desmond usai pertemuan tersebut.

Ia juga menyebut berdasarkan pantauannya di Desa Wadas pada Kamis (10/11) kemarin, pihaknya menemukan perkembangan-perkembangan positif.

"Dari catatan itu kemarin kita menemukan hal-hal baru yang positif, walaupun posisi masyarakat masih ada yang menerima dan yang menolak. Ada yang menerima dengan catatan ada yang menolak. Dari itu tentunya proyek pengambilan batu Wadas ke depan semoga tidak ada masalah, karena semua terencana dengan baik akan kita lihat proses ke depannya," jelas Desmond.

Komisi III DPR RI saat rapat bersama Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa tengah, dan Forkopimda Jateng, serta instansi terkait di Mapolda Jateng, Jumat (11/11) terkait kasus wadas. Foto: Dok. Istimewa

Sementara Ganjar menambahkan, Pemprov Jateng dan Forkopimda Jateng telah berkomitmen melaksanakan penyelesaian kasus Wadas dengan pendekatan secara personal. Tidak ada lagi cara cara kekerasan

“Yang sifatnya force tidak lagi digunakan. Pendekatannya lebih kepada personal dan beberapa kali warga dialog dengan saya. Tidak ada kekerasan, dialog diutamakan dan kita akan lakukan itu. Maka kita coba dekati dan kita coba komunikasi terus menerus," tegas Ganjar.

Ganjar juga telah menggandeng Pemkab Purworejo untuk memperhatikan beberapa persoalan sosial. Seperti akses pendidikan bagi warga Wadas.

“Wabil khusus perbaikan infrastruktur yang ada di sana, tapi sebagian besar SD. Terus kemudian Tsanawiyah kalau tidak salah. Ada talud, air bersih, jalan, sekarang sudah dimulai. Bahkan dengan TNI-Polri kemarin kita membuat sanitasi, MCK, terus kemudian rumah tidak laik huni kita kerja sama. Termasuk kesenian dan olahraga," imbuh Ganjar.

Komisi III DPR RI saat rapat bersama Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa tengah, dan Forkopimda Jateng, serta instansi terkait di Mapolda Jateng, Jumat (11/11) terkait kasus wadas. Foto: Dok. Istimewa

Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi mengatakan komitmen jajarannya mengawal terlaksananya proyek vital nasional. Polisi akan bertindak melakukan pendampingan dan pengawasan.

“Pendampingan itu dilakukan agar tidak terjadi adanya suatu pelanggaran, cukup diingatkan, enggak perlu dilakukan suatu tindakan pidana. Karena itu adalah dalam rangka menarik investor maupun yang lain termasuk pelaksanaan kegiatan pembangunan," kata Luthfi.

Terkait pembayaran uang ganti rugi pada warga pemilik lahan terdampak telah mencapai 92%. Pencairan tahap II dilakukan di Balaidesa Wadas, Jumat (4/11), untuk 194 bidang tanah.

Dengan demikian, kini telah 576 bidang lahan yang telah dibebaskan atau mencakup 92%.

Ganjar datang sendirian ke Wadas, warga kontra sambut dengan hangat. Foto: Dok. Istimewa