Debat Mahfud MD vs Fadli Zon soal Soeharto Hilang di Keppres Serangan 1 Maret
·waktu baca 5 menit
PerbesarPresiden Jokowi telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Di dalamnya juga ada penetapan peristiwa Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949 sebagai tanda penegakan kedaulatan negara dari agresi militer Belanda pascakemerdekaan.
Dalam Keppres tersebut dicantumkan nama tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret. Namun, ada satu nama yang tidak ditulis dalam Keppres tersebut, yakni Soeharto yang sebenarnya sebagai 'pemimpin' serangan itu.
Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang terjadi pada tanggal 1 Maret 1949 di Yogyakarta.
“Bahwa peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” tulis poin c pada Keppres tersebut.
Terkait hal ini, politikus Gerindra Fadli Zon dan Menkopolhukam Mahfud MD beradu arguemen. Fadli yang memang memiliki backgroun pendidikan sejarah di Universitas Indonesia dengan tegas meminta Keppres tersebut direvisi.
"Saya sudah baca Keppres No 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, sebaiknya segera direvisi. Data sejarah banyak salah. Selain menghilangkan peran Letkol Soeharto sebagai komandan lapangan, juga menghilangkan peran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Fatal," tutur Fadli di akun Twitternya, Jumat (4/3). Ia juga me-mention akun Jokowi dan Mahfud MD.
Sebelumnya, Mahfud MD via Twitter menjelaskan bahwa nama Soeharto sudah ada di naskah akademik pembuatan Keppres tersebut. Jadi secara historikal tidak dihilangkan sebagaimana pendapat sejumlah pihak.
"Di dalam konsiderans ditulis nama HB IX, Soekarno, Hatta, Sudirman sebagai penggagas dan penggerak. Peran Soeharto, Nasution, dll ditulis lengkap di Naskah Akademik. Sama dengan naskah Proklamasi 1945, hanya menyebut Soekarno-Hatta dari puluhan founding parents lainnya," tutur Mahfud MD pada 3 Maret.
Fadli pun menilai pernyataan Mahfud MD ini ahistoris atau tidak sesuai dengan fakta sejarah yang ada.
"Keliru Pak @mohmahfudmd. Dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, Soekarno dan Hatta masih dalam tawanan di Menumbing. Pemerintahan dipimpin PDRI (Pemerintah Darurat RI) di bawah Sjafroeddin Prawiranegara. Tak ada gagasan dari Soekarno dan Hatta dalam peristiwa ini. Jangan belokkan sejarah!" kata Fadli menimpali Mahfud.
Namun pada hari ini, sekitar 1 jam yang lalu, Mahfud mentwit lagi. Ia menyebut sejarawan pun tak mempersoalkan jika nama Soeharto tak ada di Keppres.
"Sejarah itu fakta. Jika faktanya beragam dan diperdebatkan maka yang menentukan kebenaran ilmiahnya adalah sejarawan dan forum ilmiah yang ditulis dlm Naskah Akademik. Sejarawan UGM bilang "tepat" jika nama Soeharto tak masuk Keppres sebab Keppres bukan historiografi," jelas Mahfud.
Sebenarnya apa peran Soeharto dalam serangan ini?
Singkatnya begini, pada tahun-tahun setelah proklamasi kemerdekaan, 'perang' belum usai. Masih ada agresi-agresi Belanda, juga perlawanan dari Indonesia di berbagai daerah.
Namun Serangan 1 Maret 1949 dinilai menjadi salah satu titik balik 'kemenangan' bangsa Indonesia. Tentara Indonesia berhasil memaksa Belanda mundur hanya dalam waktu 6 jam, hal itu sekaligus mematahkan propaganda Belanda sebelum-sebelumnya.
Semenjak Agresi Militer Belanda tanggal 19 Desember 1948 membuat Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII menjadi tahanan rumah. Namun karena Belanda merasa ada keseganan terhadap keduanya, daerah lingkungan Kesultanan dan Pakualaman tetap 'steril' dari operasi Belanda.
"Hal tersebut membuat Sri Sultan HB IX mempunyai banyak kurir agar tetap bisa berhubungan dengan lingkungan di luar keraton termasuk dengan TNI," demikian tulisan Mohammad Roem dalam bukunya 'Tahta untuk Rakjat, Celah-celah Kehidupan Sultan HB IX' yang ditulisnya pada 1982.
Akhir Januari 1949, Belanda meluncurkan propagandanya. Mereka memberitakan ke seluruh dunia melalui PBB bahwa RI dan TNI telah hancur.
Namun Sri Sultan HB IX pun bergeming. Hingga ia mendengar siaran radio bahwa Dewan Keamanan PBB pada bulan Maret akan melaksanakan sidang. Salah satu agendanya membahas Indonesia-Belanda.
Maka ia pun sudah berpikir untuk menyusun strategi. Ia juga langsung berkirim surat ke komandan TNI Panglima Besar Jenderal Sudirman.
Isinya usulan untuk mengadakan serangan umum, tapi pada waktu siang hari.
Sang Jenderal pun tanpa pikir panjang setuju. Ia meminta Sri Sultan HB IX untuk konsolidasi langsung dengan Komandan WK III Letkol Soeharto.
"Sejak saat itu Sri Sultan HB IX selalu berhubungan dengan Letkol Soeharto melalui kurir mengingat Sri Sultan HB IX adalah seorang tahanan rumah."
Pada waktu itu Soeharto memang belum seberapa tinggi pangkatnya. Ia merupakan Komandan Brigade X di bawah Divisi III yang dipimpin oleh Kolonel Bambang Sugeng.
Yang bertugas menjadi penyambung lidah Sri Sultan HB IX dan Soeharto adalah Lettu Marsudi, yang bertugas sebagai Komandan SWK 101, markasnya di Dapur Keraton.
Rencana Serangan Umum 1 Maret pun telah berhasil disusun. Letkol Soeharto selaku Komandan WK III segera menginstruksikan Komandan masing -masing SWK untuk mempersiapkan pasukannya.
Tiap -tiap Komandan SWK harus bisa menempatkan pasukannya di dalam Kota Yogyakarta dengan cara bersembunyi. Penempatan pasukan tersebut sudah dimulai sejak malam hari, jadi ketika bunyi sirene pergantian jam malam berbunyi TNI sudah siap untuk melaksanakan serangan.
Serangan diatur secara komprehensif oleh Soeharto. Strateginya, menyerang kedudukan musuh secara bersamaan. Penyerangan musuh secara bersamaan membuat Belanda tidak bisa memberikan pasukan bantuan kepada pos lainnya.
Selain itu, di bagian luar Kota Yogyakarta juga dilakukan pengikatan pasukan Belanda. Dengan begitu, pasukan di luar Kota Yogyakarta tidak bisa membantu pasukan yang ada di dalam Kota Yogyakarta karena disibukkan dengan pertempurannya.
Jadi, singkatnya, peran Soeharto memang sebagai 'perpanjangan tangan' dari Sri Sultan HB IX.