Deddy Sitorus: Ada Utusan Minta Hasto Mundur dari Sekjen PDIP & Tak Pecat Jokowi

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyampaikan paparannya saat pembekalan kepala daerah terpilih di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus meyakini penahanan Sekjen Hasto Kristiyanto oleh KPK sarat unsur politik. Ia membeberkan rentetan peristiwa sebelum Hasto ditetapkan tersangka dan ditahan.

Sekitar bulan Desember 2024, kata Deddy, datang seorang utusan yang meminta kepada PDIP agar Hasto mengundurkan diri dan melarang PDIP untuk memecat Jokowi sebagai kader.

“Jadi dari awal kita mengatakan bahwa Mas Hasto adalah tahanan politik, korban dari kesewenang-wenangan institusi penegak hukum [KPK] yang memperlakukan beliau sebagai seorang kriminal,” tutur Deddy dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (12/3).

“Perlu diketahui bahwa pada tanggal, sekitar tanggal 14 Desember [lalu] itu ada utusan yang menemui kami yang memberi tahu bahwa Sekjen [Hasto Kristiyanto] harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi,” tambah dia.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menyampaikan pandangan PDIP mengenai kasus KPK Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (12/3/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Deddy menyebut, utusan tersebut berasal dari orang yang memiliki kewenangan penting. Hanya saja siapa mereka, anggota Komisi II DPR ini tidak membeberkannya.

“Dan [utusan] menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang,” ujarnya.

“Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh iktikad tidak baik. Oleh kesewenang-wenangan,” sambungnya.

Tersangka Hasto Kristiyanto usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/2/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menurutnya, jika memang KPK ingin sebenar-benarnya menegakkan hukum di negara ini, maka tentu banyak persoalan atau kasus hukum lainnya yang bisa dipecahkan KPK.

"Kasus mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat dan itulah kenapa kami sebagai partai baik DPP maupun Fraksi akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini," pungkasnya.