Dede Yusuf Minta Kemendagri Tak Ganti Pj Kada Jelang Pilkada 27 November

Dede Yusuf di ruang rapat Komisi X, Rabu (19/6/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan, memberikan catatan kepada Kemendagri jelang pencoblosan Pilkada Serentak 27 November mendatang.

Dede meminta Kemendagri tidak melakukan pergantian kepada Penjabat kepala daerah selama masa genting ini. Ia mengaku heran karena mendapat laporan Kemendagri baru-baru ini mencopot salah satu Pj kepala daerah.

"Kemendagri menjelang pemilihan ini tidak perlu melakukan rotasi atau penggantian Pj namun ada sahabat saya diganti, dia baru bertugas sebagai Pj diganti," kata Dede saat rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Mendagri Tito Karnavian mengambil sumpah jabatan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dan Pj Gubernur Papua Tengah Anwar Harun Damanik saat upacara pelantikan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (18/10/2024). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

Politikus Demokrat ini tidak mengungkap siapa sahabatnya itu. Ia menyebut, sahabatnya dicopot setelah dikomplain oleh salah satu paslon Pilkada.

"Saya tanya kenapa diganti? Karena melakukan sebuah kebijakan normatif, tapi karena tidak mungkin karena ada, katakanlah, calon yang menuntut, Kemendagri tiba-tiba mengeluarkan SK secara terbuka," ucap Dede.

"Kemendagri harus memantau dengan baik agar tidak mengeluarkan SK pergantian secepatnya tanpa dipanggil dulu Pj-nya," tutur dia.

Eks Wagub Jabar ini juga menyoroti masalah antisipasi Pemilihan Suara Ulang (PSU). Jangan sampai, di Pilkada Serentak nanti banyak terjadi PSU. Ia berharap para Pj yang bertugas bisa mengawal masalah ini.

"Kemudian penting alokasi anggaran harus kita pahami, jangan dikit-dikit PSU, karena kalau ada PSU, itu bisa alokasi anggaran membengkak ditambah juga, jangan-jangan PSU disengaja supaya anggaran keluar terus, jadi ini mohon dari Pj bisa pemantauan," kata Dede.