Dedi Mulyadi Bongkar Wisata Hibisc Fantasy di Puncak karena Langgar Aturan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membongkar tempat wisata Hibisc Fantasy di Kawasan Puncak, Kamis (6/3/2025). Foto: kumparan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membongkar Wisata Hibisc Fantasy yang beroperasi di Kawasan Puncak karena melanggar perizinan. Wisata tersebut dikelola oleh PT Jaswita yang merupakan BUMD Provinsi Jabar.

Dedi Mulyadi mengatakan sudah menyiapkan alat berat untuk membongkar kawasan tersebut.

"Dibongkar mulai hari ini, alatnya sudah turun," kata Dedi saat melakukan sidak di Hibisc Puncak Bogor, Kamis (6/3).

Sejumlah petugas membongkar tempat wisata Hibisc Fantasy di Kawasan Puncak, Kamis (6/3/2025). Foto: kumparan

Ketika melakukan sidak, Dedi menemukan beberapa dugaan pelanggaran, mulai dari izin lokasi yang melebihi ketetapan hingga pelanggaran lingkungan.

Izin yang dikantongi PT Jaswita adalah pengelolaan lahan wisata Hibisc Fantasy 4.000 meter persegi, namun faktanya area wisata itu sudah mencapai 15.000 meter persegi.

"Banyak, pelanggaran lingkungan, pelanggaran izin lokasinya. Karena kan membangun melebihi apa yang ditetapkan," katanya.

Hibisc Fantasy, kata Dedi, juga menjadi salah satu penyebab banjir bagi perkampungan sekitar karena dibangun di aliran sungai.

"Sungai itu mengalir ke kampung itu. Jadi banjir kampung di bawah penyebabnya dari sini, kemudian juga ketinggiannya salah," tuturnya.

Setelah pembongkaran nanti, politisi Partai Gerindra ini menegaskan akan mengubah tempat wisata menjadi hutan kembali.

"Sehingga ini ditutup, dibongkar mulai hari ini. Kemudian nanti menjadi tanah yang diolah oleh Provinsi Jabar untuk menjadi hutan," katanya.

Sejumlah petugas membongkar tempat wisata Hibisc Fantasy di Kawasan Puncak, Kamis (6/3/2025). Foto: kumparan

Menurutnya, sebelum dilakukan pembongkaran paksa, pihak pemda sudah memberikan sejumlah peringatan agar kawasan ini dibongkar karena menimbulkan masalah terhadap lingkungan. Namun peringatan itu diabaikan.

Bagi para pegawai yang terdampak akan diberikan kompensasi. "Pemprov akan memberikan kompensasi bagi mereka untuk bisa pulang kampungnya, karena kebanyakan dari Jawa Tengah," ucapnya.

Dedi menegaskan bahwa pihaknya tidak segan-segan memberikan perintah tegas meski proyek itu adalah milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Harus jadi contoh. Siapa pun yang melanggar harus ditindak tegas. Bongkar hari ini juga," tutupnya.