Dedi Mulyadi: DPD Golkar se-Jawa Sepakat Usulkan Munaslub ke DPP

27 November 2017 8:30 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:13 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Foto: Antara/Novrian Arbi)
zoom-in-whitePerbesar
Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Foto: Antara/Novrian Arbi)
ADVERTISEMENT
Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan dalam waktu dekat sejumlah DPD I yang setuju dengan perubahan di partai mereka akan menyampaikan usulan agar DPP segera mengadakan Munaslub.
ADVERTISEMENT
Menurut Dedi, syarat dalam AD/ART untuk Munaslub yaitu 2/3 dukungan DPD I se-Indonesia akan bisa terpenuhi.
"Kita dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan segera menyerahkan usulan Munaslub dari DPD I, syarat 2/3 itu kita penuhi," ujar Dedi kepada kumparan (kumparan.com), Senin (27/11).
Dedi menjelaskan mayoritas DPD I se-Jawa telah setuju Munaslub, karena momentum perubahan berada di depan mata. Jika momentum tersebut tidak segera direspons, maka berdampak terhadap kekecewaan publik yang sangat besar.
"Kalau DPD I se Jawa kan sudah hampir seluruhnya, dari Jatim, Jateng, DIY, DKI, Banten, Jaba ,sama sama menginginkan perubahan dalam tubuh Partai Golkar baik perubahan struktur dan perubahan kultur," terangnya.
Tak hanya, DPD I se-Jawa, dorongan Munaslub juga dihembuskan oleh DPD I Sulbar, Bangka Belitung, dan Kalteng. Bahkan, bisik-bisik di internal DPD I, sudah terkumpul tanda tangan 26 DPD I yang mengusulkan Munaslub.
ADVERTISEMENT
"Ini tidak boleh dibiarkan berlama-lama momentum perubahannya sudah di depan mata, kemudian respons publik sudah sangat tinggi menginginkan perubahan pada Partai Golkar," ucap Dedi.
Terpisah, Ketua Harian Nurdin Halid mewanti-wanti agar DPD I tidak melakukan langkah di luar koridor dan mekanisme partai. Apabila ada aspirasi, sebaiknya disalurkan melalui sistem atau mekanisme partai.
"Kalau ada wacana, apapun wacananya mau Munaslub tidak Munaslub disalurkan sesuai mekanisme organisasi," kata Nurdin.
"Tidak boleh ada oknum atau secara resmi Ketua DPD I melakukan langkah di luar daripada koridor, kalau mereka menghendaki ada Munas, nanti kita kerangkai nanti kita bicarakan apakah sudah waktunya Munas atau tidak," tambahnya.