Dedi Mulyadi Kritik APBD Jabar yang Terpusat di Pemprov

21 Desember 2017 11:58 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:13 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Dedi Mulyadi di Dialog Terbuka ILUNI UI (Foto: Puti Chinintya Arie Safitri/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Dedi Mulyadi di Dialog Terbuka ILUNI UI (Foto: Puti Chinintya Arie Safitri/kumparan)
ADVERTISEMENT
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyoroti hilangnya kultur dan karakter Sunda di tengah masyarakat Jawa Barat. Dedi menilai masyarakat Jabar seakan kehilangan karakter dan malah lebih menerapkan budaya dari daerah lain di luar Jabar.
ADVERTISEMENT
Hal ini disampaikan Dedi saat menjadi salah satu pembicara dalam dialog terbuka ILUNI UI bertema, "Mencari Solusi untuk Tantangan Pembangunan Jabar 2018-2023."
"Pertama adalah hilangnya identitas wilayah, kalau bicara kultur. Kebudayaan Sunda Kulon, Sunda Priangan, Cirebonan. Wilayah-wilayan ini semestinya membangun karakter," ujar Dedi Auditorium PSI, Universitas Indonesia, Depok, Jabar, Kamis (21/12).
Ketua DPD I Golkar Jabar ini menyebut Jawa Barat sebenarnya sangat luas. Namun, di banyak wilayah Jabar, warganya justru asing dengan budaya Sunda dan akrab dengan budaya Betawi.
"Jabar kehilangan karakter. Di mana Jabar? Dari Bekasi Barat ke Timur. Mana batas Jabar, mana batas Depok. Apa yang dikembangkan? Betawi. Jabar kehilangan bahasa, makanan, cara berpakaian, etika," ujarnya.
Selain masalah karakter, Dedi juga menyoroti masalah pembangunan di Jabar yang masih belum maksimal. Menurut dia, belum maksimalnya pembangunan di Jabar disebabkan tidak meratanya distribusi anggaran. Pemerintah provinsi Jabar, lanjut dia, gagal mendistribusikan anggaran pembangunan dengan merata.
ADVERTISEMENT
"Tugas gubernur yang menjadi kepala administratif yang menyebarkan itu kepada kepala daerah. Ini tidak digunakan," tuturnya.
Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi di UI. (Foto: Rafyq Alkandy Ahmad Panjaitan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi di UI. (Foto: Rafyq Alkandy Ahmad Panjaitan/kumparan)
"Ketika kewenangan semua ditarik provinsi, itu ada aspek ketidakadilan. Hampir tidak dapat pekerjaan. Dibangun oleh swasta. Seharusnya di sini pemerintah, punya kewenangan mana yang diambil dan diberikan," katanya.
Dedi menegaskan sistem anggaran di Jabar harusnya tidak terpusat sehingga tercipta keseimbangan dengan seluruh wilayah di Jabar.