Dedi Mulyadi Pilih Benahi Dana BOS Ketimbang Aktifkan Lagi SPP di Sekolah Negeri
PerbesarGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan belum akan mengaktifkan kembali pungutan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini lebih memprioritaskan pembenahan tata kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Hal itu disampaikan Dedi usai menghadiri Seminar Nasional dan Deklarasi Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045 di Gedung GBI Bethel Summarecon, Kota Bandung, Rabu (16/7).
Dedi mengatakan usulan pengaktifan kembali SPP memang telah muncul. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus dikaji secara matang karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
"Ya itu gini, kan kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau gubernur mengaktifkan SPP nanti opininya beda lagi. Gubernur tidak memprioritaskan pendidikan," kata Dedi.
Ia menilai langkah yang lebih penting saat ini adalah memastikan setiap sekolah mampu mengelola Dana BOS dengan baik. Menurutnya, optimalisasi dana tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan tanpa harus membebani orang tua siswa dengan pungutan tambahan.
Dedi mengaku telah berkeliling ke sejumlah sekolah di Jawa Barat untuk melihat langsung pemanfaatan Dana BOS. Dari hasil kunjungannya, ia menemukan sekolah yang mampu mengelola anggaran tersebut secara efektif sehingga lingkungan sekolah tetap tertata dengan baik.
"Dana BOS itu, saya kan sudah mengunjungi setiap sekolah tuh. Sekolah ini pakai Dana BOS, sekolahnya berantakan. SMA 1 Depok, itu pakai Dana BOS, sekolahnya rapi. Dan saya nanya kepala sekolah tuh, ada tuh di akun YouTube saya. Kok sekolah bapak bisa rapi? Ya kami mengelola itu dengan baik," ujarnya.
Karena itu, Dedi ingin seluruh sekolah terlebih dahulu memperbaiki tata kelola anggaran operasional sebelum pemerintah mempertimbangkan kebijakan lain, termasuk pengaktifan kembali SPP.
Ia menambahkan, apabila setelah pengelolaan Dana BOS masih terdapat kekurangan fasilitas, pemerintah provinsi siap memberikan dukungan melalui anggaran daerah.
"Nanti ada kekurangan-kekurangan apa? Biasanya kan kekurangannya fasilitas. Kekurangannya sekolahnya kurang toilet, sekolahnya kurang ruang kelas, sekolahnya kurang pendingin ruangan, sekolahnya kurang sarana ibadah, sekolahnya kurang pager. Nah itu kita penuhin oleh provinsi," katanya.
Menurut Dedi, biaya operasional sekolah seharusnya terlebih dahulu dipenuhi melalui Dana BOS. Setelah itu, pemerintah dapat mengevaluasi apakah masih diperlukan sumber pendanaan lain.
"Tapi operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh BOS. Jangan dulu membuka SPP," tegasnya.
Meski belum berencana mengaktifkan kembali SPP, Dedi mengaku tetap menghargai berbagai masukan yang berkembang di masyarakat maupun kalangan pendidikan. Namun, ia harus mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap publik.
"Saya menghormati usulan itu. Tetapi juga saya mempertimbangkan aspek publik. Nanti polemik lagi," pungkas Dedi.