Dedi Mulyadi Ungkap Penyakit BUMD di Komisi II DPR: Banyak Diisi Tim Sukses

Suasana Raker dan RDP Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan sejumlah Gubernur serta Walikota, Selasa (29/4/2025). Foto: YouTube/ TVR Parlemen

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap persoalan mendasar yang menurutnya kerap terjadi di daerah, yakni penempatan orang-orang non-profesional di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dedi menuturkan, kebanyakan pegawai di BUMD merupakan orang titipan seperti eks tim sukses ketika Pilkada.

“Problem dari BUMD itu di daerah itu satu saja, BUMD diisi oleh tim sukses itu problemnya sehingga profesionalismenya dikesampingkan,” kata Dedi dalam rapat bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, Selasa (29/4).

Komisi II melanjutkan rapat bersama pimpinan daerah, Selasa (29/4/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan

Untuk itu Dedi mengedepankan pentingnya rambu-rambu yang mengacu pada perlunya regulasi, pedoman, atau mekanisme kontrol yang jelas dan tegas dalam pengelolaan dan pengawasan BUMD.

“Rambu-rambu ini harus segera dibangun dengan baik,” katanya.

Persoalan ini, kata Dedi, juga tidak terkecuali di Jawa Barat. Menurutnya, seluruh BUMD akan diklarifikasi berdasarkan tingkat kesehatan keuangannya mulai dari yang sehat, sangat sehat, hingga yang tidak sehat.

Ia menegaskan bagi BUMD yang masuk kategori tidak sehat, pemerintah provinsi akan mengambil langkah tegas bahkan hingga penutupan.

“(BUMD) yang tidak sehat akan kami audit secara investigatif dan nanti akan dilakukan dua pilihan, diteruskan atau ditutup,” katanya.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan LPKJ 2024 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (21/3/2025). Foto: Humas Pemprov Jabar

Kini beberapa BUMD utama yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni: