Dedi Mulyadi: yang Ngurus Anggaran Harus Sedikit, Biar Dana buat Rakyat Banyak

Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Dedi Mulyadi menunjukan jari manisnya yang sudah dicelup tinta usai memberikan hak suara di TPS 03 di Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). Foto: Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO

Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi mengutarakan prinsip pengelolaan anggaran yang bakal diterapkan dalam pemerintahannya. Prinsip tersebut adalah efisiensi anggaran pembelanjaan pemerintah.

Untuk merealisasikan prinsip tersebut, Dedi bilang akan menekan jumlah orang yang mengurus anggaran belanja pemerintah. Sehingga pembangunan dapat lebih terfokus pada kebutuhan publik.

“Kalau mengefisiensikan, maka orang yang mengurus anggaran harus sedikit,” katanya saat menyampaikan pidato dalam rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 di Hotel Grand Mercure, Jalan Setiabudi, Cidadap, Kota Bandung, Kamis (9/1).

“Karena makin banyak yang mengurus anggaran, semakin banyak honor yang dikeluarkan. Semakin banyak honor yang dikeluarkan, semakin sedikitlah anggaran untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Prinsip efisiensi menurut Dedi penting mengingat masih banyaknya masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat Jawa Barat. Mulai urusan yang menyangkut ketahanan pangan, pendidikan, layanan publik, hingga kesehatan.

“Para petani kita irigasinya terhambat, jalan banyak yang rusak, sampah di kota menumpuk sekolah belum bisa menampung seluruh kebutuhan masyarakat sampai tingkat SMA, puskesmas belum terbangun dengan baik, rumah sakit masih antre,” ujar dia.

“Untuk itu, jawabannya (masalah-masalah di atas) cuma satu, yakni efisiensi pembelanjaan pemerintah agar terarah untuk kepentingan publik,” tegasnya.

Tak Akan Bikin Tim Transisi

Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga menyampaikan pihaknya tidak akan membentuk tim khusus untuk menyiapkan urusan-urusan di masa transisi kepemimpinan gubernur Jawa Barat.

Urusan peralihan tampuk kepemimpinan, cukup dilakukan lewat komunikasi antara dia dan Erwan selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih dengan dengan PJ Gubernur dan seluruh perangkat Provinsi jawa barat.

“Karena visi misinya sudah ada, dan dari aspek politik, kita didukung oleh parpol yang memiliki representasi anggota DPRD-nya,” kata Dedi.

Selain kembali disebut sebagai upaya efisiensi anggaran politik, langkah tersebut menurutnya menjadi antisipasi atas adanya potensi campur tangan dari orang luar perangkat pemerintahan daerah.

“Sehingga tidak ada yang menyusun anggaran di luar perangkat itu. Bila ada aspirasi, bisa disampaikan kepada partai partai politik juga perangkat pemerintah daerah yang bersifat teknis,” ujarnya.