Demo May Day 2026 di DPR, Polisi Sebut Pimpinan DPR Akan Terima Perwakilan Massa
·waktu baca 4 menit
PerbesarPerwakilan massa buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR pada peringatan Hari Buruh 2026, dijadwalkan akan diterima langsung oleh pimpinan DPR.
Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Dekananto Eko Purwono mengatakan, aksi di DPR merupakan salah satu rangkaian kegiatan May Day di wilayah Jakarta, selain agenda besar di Monas.
“Update terakhir, massa yang menuju DPR untuk melaksanakan aksi unjuk rasa berjumlah kurang lebih 5 ribu massa dari Banten, Jawa Barat, dan Tangerang Raya,” kata Dekananto saat apel pengamanan demo hari buruh di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/5).
Ia menyebut akan ada agenda pertemuan antara perwakilan buruh dan pimpinan DPR.
“Massa akan datang pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di depan TVRI. Selanjutnya, perwakilan massa akan diterima oleh pimpinan DPR pada pukul 11.00 WIB,” jelasnya.
Ia menambahkan, rencana awal massa adalah tiba pukul 11.00 WIB, melaksanakan Salat Jumat di Masjid TVRI, makan siang, lalu berjalan kaki menuju DPR. Namun skenario tersebut berpotensi berubah.
“Namun kemungkinan ada perubahan, karena perwakilan massa akan diterima pimpinan DPR pukul 10.00–11.00 WIB, sehingga aksi kemungkinan selesai sebelum waktu Jumat,” ujarnya.
Meski demikian, pihak kepolisian tetap mengantisipasi berbagai kemungkinan di lapangan, termasuk jika aksi berlanjut hingga sore hari.
“Dinamika di lapangan bisa saja berubah, sehingga teman-teman sekalian harus siap. Apabila aksi dimulai setelah Salat Jumat, Koordinator Lapangan menyampaikan aksi selesai pukul 17.30 WIB,” kata Dekananto.
Selain fokus pada pengamanan aksi, aparat juga mengantisipasi potensi gangguan dari kelompok di luar massa utama.
“Berdasarkan informasi intelijen, terdapat pokok-pokok di luar massa yang terorganisir yang diprediksi akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia pun meminta jajaran intelijen dan satuan penegakan hukum untuk mengambil langkah tegas namun terukur.
“Untuk itu, jajaran tertutup, baik TNI maupun Polri, khususnya Intelijen dan Satgas Penegakan Hukum, saya minta untuk melakukan langkah-langkah tindakan represif edukatif, yaitu tindakan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya kerusuhan,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto memastikan bahwa komunikasi antara pihak kepolisian, koordinator lapangan, dan DPR telah berjalan, sehingga pertemuan dengan pimpinan DPR dapat terlaksana.
“Iya. Atas pengajuan pelaksanaan aspirasi dari Polda Metro Jaya sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Korlap. Memang hari ini ada beberapa elemen yang terjun yaitu dalam naungan GEBRAK ini ada KASBI ataupun komponen mahasiswa dan komponen-komponen lain,” ujar Budi.
“Ini juga sudah dilakukan pendekatan sehingga dari pihak pimpinan DPR akan menerima perwakilan. Ini suatu negosiasi, suatu hal yang diterima baik dari perwakilan DPR RI untuk bisa menerima perwakilan. Nah, ini juga kita sama-sama lihat,” lanjutnya.
Ia menyebut, adanya komitmen penerimaan oleh DPR berpotensi membuat massa membubarkan diri lebih cepat setelah aspirasi disampaikan.
“Ada beberapa setelah komitmen akan diterima dari DPR, mereka juga setelah itu akan membubarkan diri. Dan penyampaian tetap kalau pun akan berlanjut sampai sore itu sesuai dengan ketentuan 17.30 mereka akan membubarkan diri,” tutur Budi.
“Nah, kami juga menyampaikan bahwa apabila dalam kegiatan ini ada komponen-komponen lain yang kami anggap sebagai tim perusuh, tim yang membuat keonaran, memprovokasi, pihak kepolisian tidak akan segan-segan untuk mengamankan yang bersangkutan ya dalam hal ini,” lanjutnya.
Budi menegaskan, pihaknya hanya memberikan ruang bagi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib dan damai, serta tidak akan memberi toleransi terhadap tindakan provokatif.
“Jadi kami hanya memberi ruang kepada saudara-saudara buruh, komponen lain, mahasiswa, ataupun yang terlibat dalam mengawal penyampaian aspirasi ini tepat dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang tertib, sehingga apa yang diharapkan tercapai dengan tujuan yang diinginkan,” tutur Budi.
“Kalau kelompok-kelompok perusuh, kita sama-sama tidak akan memberi ruang di wilayah DKI Jakarta. Para perusuh, tim Satgas, tim tindak dari penegakan hukum akan bekerja untuk meminimalisir ataupun mengamankan orang-orang yang berbuat rusuh di wilayah Jakarta,” pungkasnya.