Demo Teatrikal di KPU DIY: Anak SD 'Kejar Paket Kekuasaan'

Poster unjuk rasa massa di KPU DIY. Foto: Arfiansyah Panji/kumparan

Sejumlah massa menggelar aksi bertajuk sinau matematika bersama KPU, Selasa (20/2). Mereka mengenakan seragam SD dan menggelar aksi menampilkan kegiatan belajar matematika di halaman kantor KPU DIY.

Dalam aksi itu turut dibawa pula spanduk bertuliskan "SD Negeri Koplak" tertulis pula "Program Kejar Paket Kekuasaan" dengan poin-poin seperti:

"Pemilune negoro hasile wis ditoto (pemilunya negara hasilnya sudah ditata)," kata salah satu massa aksi.

Unjuk rasa massa di KPU DIY. Foto: Arfiansyah Panji/kumparan

Agus Becak perwakilan massa aksi mengaku aksi ini murni dari masyarakat dan tak ada keterkaitan dengan paslon mana pun. Massa tergabung di Masyarakat Jogja Pro Demokrasi.

"Kami datang atas nama rakyat Yogyakarta pro demokrasi dan menjaga konstitusi, datang ke KPU untuk menyampaikan aspirasi keprihatinan kami bahwa pemilu kali ini benar-benar pemilu yang sangat gila yang mana kecurangan sangat nyata di depan kita," kata Agus.

Agus mengatakan massa yang pro demokrasi tidak terima dengan pemilu yang seperti ini.

"Ini bukan masalah paslon 01, 02, atau 03 tapi ini adalah bagaimana kita menjaga demokrasi Indonesia, menjaga konstitusi," katanya.

Suasana unjuk rasa massa di KPU DIY. Foto: Arfiansyah Panji/kumparan

Aksi teatrikal kegiatan belajar-mengajar ini dilakukan karena massa perlu mengajari matematika kepada KPU di seluruh Indonesia.

"Belajar kembali matematika SD," katanya.

Lanjutnya, massa menuntut pemilu yang jurdil. Kecurangan yang terjadi menurutnya telah banyak dilaporkan di media massa.

"Kalau terbukti kecurangan-kecurangan ini maka kami memohon pemilu diulang kembali," bebernya.

Unjuk rasa massa di KPU DIY. Foto: Arfiansyah Panji/kumparan

Sementara itu, Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi aksi kali ini menjadi bagian aspirasi masyarakat. Menurutnya ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat.

"Menjadi bagian dari aspirasi masyarakat mengawal pemilu, proses demokrasi elektoral berjalan dengan baik. Dan kami berterima kasih, proses pemilu tidak hanya dikawal sampai 14 Februari tapi sampai proses penetapan rekapitulasi terus dikawal," kata Shidqi.