Demokrat: Apakah Kalau yang Menang 01 atau 03 Masih Tetap Ada Hak Angket?

29 Februari 2024 18:22 WIB
·
waktu baca 2 menit
Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi II di Forum Kilas Balik 10 Tahun Ombudsman. Foto: Darin Atiandina/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi II di Forum Kilas Balik 10 Tahun Ombudsman. Foto: Darin Atiandina/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Demokrat, Herman Khaeron, mempertanyakan apakah wacana hak angket akan bergulir jika paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menang di Pilpres 2024. Wacana hak angket ini bergulir untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pilpres.
ADVERTISEMENT
"Apakah kalau yang menangnya 01, ataukah jika yang menangnya 03, apakah masih tetap ada hak angket? Nah jangan sampai hak angket mendelegitimasi terhadap pelaksanaan pemilu ini," kata Herman di Gedung DPR, Senayan, Kamis (29/2).
Dia menuturkan, pelaksanaan Pemilu 2024 sudah berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Herman, tak bisa dibantah, mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, memimpin bangsa.
"Sebagian besar bahkan sebetulnya kalau melihat dari pileg memilih pihak mereka sebetulnya. Kalau dilihat dari pileg memilih pihak mereka sebetulnya. Jadi ada kecenderungan-kecenderungan tertentu begitu ya," tutur Herman.
Ilustrasi tinta di jari usai ikut Pemilu 2024. Foto: Shutterstock
Karena itu, ia mempertanyakan, jika kecurangan sudah dirasakan sejak awal, mengapa hak angket tidak diajukan sebelum pelaksanaan pemilu. Wacana hak angket baru digaungkan di tengah proses penghitungan suara.
ADVERTISEMENT
"Ya kenapa tidak dilakukan sebelum pemilu. Ini kan, suara ini kan berlangsung sebelumnya. Kenapa hak angket tidak diusung pada waktu itu, kenapa setelah pemilu," ucapnya.
Menurutnya, pengajuan hak angket justru seperti tidak percaya dengan suara rakyat.
"Nah ini kan realitas masyarakat, suara masyarakat. Nah kalau suara masyarakat di-delegitimasi oleh elite-elite politik melalui keinginan melalui hak angket menurut saya suara masyarakat yang selama ini disalurkan dengan ikhlas disalurkan melalui pemilu saya kira jangan di-downgrade," tutup Herman.