Demokrat Bandingkan Isu Kudeta dengan Konflik PDI Megawati dan Soerjadi
PerbesarIsu kudeta Partai Demokrat akhir-akhir ini menjadi perbincangan sejak diungkapkan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa hari yang lalu. Nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko disebut terlibat dalam gerakan tersebut.
Istana menolak menanggapi surat yang dikirimkan AHY ke Presiden Jokowi. Menurut Istana, konflik yang terjadi di Demokrat adalah konflik internal partai sehingga tak seharusnya pemerintah melakukan intervensi.
Demokrat berkeras bahwa isu kudeta AHY bukanlah masalah internal. Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya kemudian membandingkan isu kudeta Demokrat saat ini dengan konflik internal di tubuh PDI yang terjadi pada tahun 1996.
Teuku mengatakan, konflik internal antara kubu Megawati Soekarnoputri dan kubu Soerjadi terjadi karena ada keterlibatan pemerintah.
"Ada sebuah contoh dalam sejarah di negeri kita. Pada tanggal 22 Juni 1996, dilaksanakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia di Medan yang berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI," kata Teuku dalam pernyataannya, Jumat (5/2).
"KLB tersebut juga bukan permasalahan internal PDI atau konflik antar Kubu Megawati dan kubu Soerjadi, tetapi ada campur tangan dan perlibatan pihak eksternal, dalam hal ini pemerintah," lanjutnya.
Dengan contoh dualisme PDIP yang terjadi karena ada campur tangan pemerintah, Teuku menegaskan bahwa isu kudeta Partai Demokrat bukan sekadar masalah internal partai.
"Jika tindakan saudara Moeldoko dibiarkan dan dibenarkan yang dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai pejabat negara telah melakukan gerakan untuk mengambilalih kepemimpinan partai secara paksa, tentu sangat mencederai rasa keadilan di negeri ini," tuturnya.
Teuku mengaku Demokrat sedih jika upaya kudeta benar-benar dilaksanakan dan akhirnya menobatkan Moeldoko sebagai ketua umum yang baru dan menyingkirkan AHY. Menurutnya, jika KLB ilegal tetap diselenggarakan, sudah pasti tidak sesuai dengan AD/ART yang tidak mendapatkan persetujuan dari majelis tinggi partai.
"Sesuai dengan konstitusi hak politik tatanan demokrasi dan sistem yang berlaku, nasib Partai Demokrat juga akan malang jika kemudian terjadi dua kepengurusan dua ketum, yang kemudian dua-duanya dianggap tidak sah oleh negara," pungkasnya.