Demokrat Curiga PDIP Ngebet Proporsional Tertutup karena Trauma Harun Masiku

Infografik KPK Masih Gagal Tangkap Harun Masiku. Foto: kumparan

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengecam gugatan perubahan sistem pileg terbuka menjadi tertutup. Menjawab hal ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir SBY lupa bahwa sistem pileg terbuka adalah kehendak Demokrat yang diubah secara mendadak pada 2008.

Wasekjen DPP Demokrat Irwan Fecho heran mengapa Hasto dan PDIP begitu mendorong sistem pileg terbuka diubah menjadi tertutup. Irwan pun menyindir balik Hasto dan menilai alasan PDIP mendorong pemilu tertutup karena trauma atas kasus Harun Masiku.

Harun Masiku adalah buronan KPK yang sudah 2 tahun tak tertangkap. Sebagai eks caleg PDIP, ia disebut terlibat suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pernah memuji Harun Masiku. Harun Masiku dinilai memiliki latar belakang yang baik dari segi akademik. Harun Masiku disebut pernah mendapatkan beasiswa Chevening dari pemerintah Inggris.

"Dia bahkan nggak bisa bedakan mana kehendak rakyat mana kehendak elite. Pesan Pak SBY jelas sekali. Tanya dulu kehendak rakyat," kecam Irwan.

Harun Masiku. Foto: Maulana Saputra/kumparan

Sebelum membalas SBY, Hasto juga menuduh perubahan sistem tertutup menjadi terbuka pada 2008 adalah taktik Demokrat untuk menang pemilu.

Irwan menegaskan sistem proporsional terbuka adalah kehendak rakyat pascareformasi. Sedangkan saat ini, perubahan kembali sistem pemilu menjadi tertutup dinilai tak punya urgensi. Proporsional terbuka berarti pemilih memilih caleg dan parpol.

"Urgensi dan alasan kuat untuk mengubah sistem pemilu saat ini apa? Itu yang ditanyakan Pak SBY. Harusnya fokus jawab itu. Bukan justru membandingkan perubahan sistem pemilu di 2008," ungkap dia.

"Perubahan sistem pemilu di 2008 menjadi proporsional terbuka adalah murni kehendak rakyat, pekerjaan rumah pasca reformasi yang belum diselesaikan pemimpin pemerintahan sebelumnya," terang Irwan.

Irwan menekankan, rakyat berhak memilih langsung wakil rakyatnya secara individual, bukan lewat coblos partai. Sistem tertutup atau coblos partai berarti kembali ke zaman Orde Baru.

"Sistem pemilu tertutup itu warisan Orba. Apakah Hasto mau kembali ke sistem Orba? Rakyat berhak memilih langsung wakilnya sesuai yang mereka inginkan dalam pemilihan langsung," tegas Irwan.

"Rakyat bisa menagih langsung ke wakil rakyat yang mereka pilih dibanding wakil mereka yang dipilih oleh elite partai," imbuhnya.

Pernyataan Hasto

Sindiran Hasto ke SBY disampaikan pada rangkaian HUT ke-50 PDIP di Banten, Minggu (20/2). Hasto memandang judicial review yang sekarang berbeda dengan yang dilakukan pada 2008.

Menurutnya, apa pun keputusan MK mendatang terkait sistem pemilu bukan karena pengaruh parpol berkuasa.

“Pak SBY, kan, tidak memahami jas merah. Pak SBY lupa bahwa pada Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review," kata Hasto di Lebak, Banten, Minggu (19/2).

“Sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen, bayangkan dengan PDIP yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen, mustahil dengan sistem multi partai yang kompleks suatu partai bisa menaikkan suaranya bisa 300 persen," ujar dia.