Demokrat: Kalau Gubernur Dihapus, Siapa yang Pimpin Provinsi?

Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron Foto: Ricad Saka/kumparan

Politikus Demokrat, Herman Khaeron yang akrab disapa Hero, turut merespons ihwal usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang meminta jabatan gubernur dihapus. Dia menilai jabatan gubernur masih dibutuhkan.

"Karena selama ini membantu presiden dalam mengkoordinasikan kabupaten/kota setiap provinsi, baik dalam fungsi pembangunan maupun administratif," kata Hero saat dihubungi, Rabu (1/2).

Ketua BPOKK Demokrat itu mempertanyakan usulan Cak Imin, dengan dihapusnya jabatan gubernur siapa yang nantinya akan mengurus provinsi.

Lebih lanjut, anggota Komisi VI DPR itu menilai mungkin sistem pemilihan gubernurnya yang perlu dievaluasi.

"Misal apakah masih dengan pemilukada langsung, atau pemilihan oleh DPRD, atau penunjukan oleh presiden, ini bisa didiskusikan," tandas dia.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur dihapus dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya, jabatan gubernur tidak terlalu berfungsi karena hanya sebagai sarana penyambung antara pemerintah pusat dan daerah.

"Jadi Pilkada enggak ada di gubernur hanya ada di Kabupaten/Kota. Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur," kata Cak Imin kepada wartawan usai acara Sarasehan Satu Abad NU, Jakarta, Senin (30/1).