Demokrat: Kampanye Negatif Boleh untuk Downgrade Lawan Politik
PerbesarPenggunaan kampannye negatif menjadi sorotan setelah Presiden PKS Sohibul Iman membolehkan kadernya untuk melakukan itu. Hal ini mendapat dukungan dari Partai Demokrat. Bagi Demokrat, penggunaan kampanye negatif dalam pemilu merupakan hal yang wajar.
"Kampanye negatif itu secara aturan boleh dan diizinkan. Yang tidak boleh adalah kampanye hitam," kata Kadiv Advokasi dan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada wartawan, Senin (15/10).
Perbesar"Yang tidak boleh adalah kampanye hitam yang masuk kategori fitnah dan hoaks. Itu melanggar aturan," imbuhnya.
Baginya penggunaan kampannye negatif pernah dilakukan oleh beberapa calon atau pun kandidat peserta pemilh. Hal itu tak mendapat larangan dari pihak manapun.
"Kampanye negatif itu sesuatu yang negatif pernah terjadi dan pernah ada. Buktinya ada dan negatif kepada calon. Itu boleh dan tidak dilarang," jelasnya.
Untuk itu, dia mengaku sepakat dengan Presiden PKS Sohibul Iman yang menggunakan metode kampanye tersebut. Ferdinand menjelaskan kampanye tersebut bisa mengalahkan lawan politik.
"Jadi saya secara pribadi sepakat dengan Presiden PKS. Boleh lakukan kampanye negatif untuk men-downgrade lawan," pungkasnya.
Sebelumnya, saat memberikan arahan kepada caleg PKS, Presiden PKS Sohibul Iman mengaku tak masalah ada proporsi kampanye negatif di pemilu 2019.
"Silakan antum melakukan positive campaign-nya 80 persen, masuk ke negative campaign 20 persen. Itu boleh. Sebab publik harus tahu calon ini apa kelemahannya," kata Sohibul di acara konsolidasi PKS jelang Pemilu 2019 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (14/10).
Perbesar