Demokrat Kritik Jokowi Cawe-cawe: Tak Netral, Endorse Capres dan Bentuk Koalisi

Presiden Jokowi didampingi Menhan Prabowo Subianto dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat meninjau panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Pernyataan Presiden Jokowi soal cawe-cawe dalam Pilpres kembali menuai kritik. Saat menemui sejumlah pemred di Istana, Jokowi mengaku dirinya memang ikut campur soal Pilpres demi kepentingan negara.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengecam Jokowi karena tak netral dan berlebihan. Menurutnya, pernyataan Jokowi tak pantas.

"Pernyataan Pak Jokowi yang akan cawe-cawe terkait Pemilu 2024 demi bangsa dan negara tentu tidak pas dan berlebihan. Ini bukan pernyataan yang positif mengingat rekam jejak Pak Jokowi tidak demikian. Sering berbeda antara pikiran, perkataan dan perbuatan," kata Kamhar, Selasa (30/5).

"Beliau aktif mengendorse capres tertentu dan berada di balik pembentukan poros koalisi tertentu. Ini menegaskan Pak Jokowi tak netral. Apa pun justifikasinya, atas nama demokrasi ini tak bisa dibenarkan,"

- Kamhar.

Simpatisan Partai Demokrat beratraksi saat pengajuan berkas pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (14/5/2023). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

Kamhar juga mengkritisi sikap Jokowi yang dinilainya merasa paling tahu. Padahal menurutnya, masih banyak kinerja Jokowi yang belum memuaskan.

"Argumentasi cawe-cawe demi bangsa dan negara, jika dilihat secara jernih sejatinya ini ekspresi psikologi Pak Jokowi yang merasa memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih memadai, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara maju dari 13 tahun waktu yang tersedia. Padahal kenyataannya tidak demikian. Beliau overestimate atas pengetahuan dan kemampuannya," papar Kamhar.

"Rakyat Indonesia telah memberikan kepercayaan kepada Pak Jokowi selama 2 periode memimpin. Namun bukan hanya tak mampu menunaikan janji-janji kampanyenya, dalam banyak aspek juga terjadi perlambatan bahkan pemunduran dibanding pemerintahan Pak SBY," tambah dia.

Kamhar memandang di bidang ekonomi dalam kinerja 8 tahun pemerintahan SBY, produk domestik bruto naik 275%. Sementara di masa Jokowi hanya naik 85%.

Ia menyebut pendapatan negara juga naik 231% di masa SBY, sementara di masa Jokowi hanya naik 69%. Angka kemiskinan turun 5% di masa SBY sementara di masa Jokowi hanya turun 1,35%.

"Pengangguran juga bisa turun 3,73% di masa SBY, sementara di masa Jokowi malah naik 0,22%. Tak hanya itu, Pak Jokowi juga berhasil mencetak rekor pengutang terbesar sepanjang Indonesia merdeka sebesar Rp 7.879 triliun," ujar dia.

"Jadi melihat potret pemerintahan Pak Jokowi, justru yang paling pas dan relevan adalah melakukan perubahan dan perbaikan. Pelanjut Jokowi hanya akan membuat ikhtiar Indonesia maju, Indonesia Emas 2045 semakin jauh panggang dari api," pungkasnya.

Berikut penjelasan Istana soal Presiden Jokowi cawe-cawe:

1. Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.

2. Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.

3. Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dll

4. Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN.

5. Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoaks, dampak negatif AI, hingga black campaign melalui media sosial/online.

Terkait pilihan rakyat:

• Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat

• Presiden akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.