Demokrat: Kritik Mahasiswa Tak Boleh Dibungkam, Corong Aspirasi

Kolase Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Dok. Setwapres dan DPR RI

BEM Unnes menyebut Wapres Ma'ruf Amin sebagai King of Silence dan Ketua DPR Puan Maharani sebagai Queen of Ghosting. Deputi Bappilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan kritik yang disampaikan BEM Unnes memiliki substansi yang sama dengan kritik BEM UI dan berbagai BEM lainnya sebagai respons atas kondisi kekinian dan tak muncul dari ruang hampa.

"Ini adalah ekspresi demokrasi yang menyampaikan pesan ketidakpuasan yang disuarakan mahasiswa sebagai corong aspirasi masyarakat," kata Kamhar, Kamis (8/7).

Menurutnya, kritik yang dialamatkan kepada Ma'ruf dan Puan adalah bentuk kritik simbolik terhadap pemerintah dan lembaga legislatif yang mesti bertanggung jawab terhadap penanganan dan penyelesaian krisis kesehatan dan krisis ekonomi.

"Kenyataan saat ini COVID-19 semakin melonjak tak terkendali, daya beli masyarakat semakin terpuruk, lapangan kerja yang berkurang, dan utang yang semakin menggunung terjebak pada situasi Fisher’s Paradox atau bayar utang pakai utang," ucap dia.

Kamhar menambahkan kritik dan pergerakan mahasiswa harus diapresiasi dan tidak boleh dibungkam.

"Kritik mahasiswa dan pergerakan mahasiswa harus diapresiasi, tidak boleh dibungkam apalagi diembuskan berbagai fitnah untuk mendelegitimasi. Praktik seperti ini hanya lazim pada rezim otoriter yang anti demokrasi. Mahasiswa memiliki tanggung jawab sejarah sebagai penjaga nilai dan agen pembaharu," sebutnya.

Di level BEM universitas, ia yakin prosedur kajian dan check and re-check pasti dijalankan secara ketat untuk menjaga kualitas gagasan. Menurutnya, ada proses dialektika dan bukan sekadar kritik yang asal disampaikan.

"Mahasiswa tentunya tergerak ketika mendapati kenyataan bahwa krisis kesehatan belum usai malah semakin parah, pemerintah malah sibuk dengan pembangunan ibu kota negara yang baru di Kaltim, sibuk dengan rencana belanja Alutsista, korupsi bansos oleh kader-kader partai penguasa, dan berbagai praktik gagal fokus lainnya," ucapnya.

"Tentu ini menyakitkan dan mencederai rasa keadilan rakyat. Keselamatan rakyat haruslah menjadi yang utama dan diutamakan. Pemerintah harus cerdas dan cermat untuk memilah mana asap mana api," tutup Kamhar.

Rektor Unnes juga sudah berkomentar mengenai kritik yang disampaikan BEM kampusnya. Rektor Unnes Fathur Rokhman secara pribadi menyesalkan postingan tersebut dan mengaku sudah sekuat tenaga mengajarkan mahasiswa bagaimana etika di media sosial.

Fathur juga mengatakan tak ada sanksi terkait postingan BEM Unnes itu. Ia menyebut unggahan di media sosial sudah diturunkan, padahal akun Instagram @bemkmunnes hilang.