Demokrat Merasa Diperlakukan Tak Adil oleh Rekan Koalisi Prabowo

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) sebelum melakukan pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7). (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Partai Demokrat (PD) merasa diperlakukan tak adil oleh rekan koalisi partai pengusung Prabowo. Ada keputusan yang tak dilakukan secara rembukan, padahal sebagai koalisi semua semestinya dibicarakan bersama.

"Semua mesti dirembukkan bersama," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, Kamis (9/8).

Amir mencontohkan soal cawapres. Selama ini sebagai mitra koalisi, mesti ada diskusi soal calon-calon cawapres yang dimunculkan.

"Dua partai lain menolak calon Demokrat, kami tidak mendapatkan hak untuk bersama-sama diskusi. Jadi cuma calon Demokrat saja yang wajib ditolak," urai Amir.

Sikap seperti itu justru mengganggu keseimbangan koalisi. Patut dicatat, Demokrat adalah partai yang mendapat suara lebih banyak dibanding PKS dan PAN pada Pemilu 2014.

"Soal cawapres sebaiknya kita bicarakan bersama. Jangan dengan ijtima ulama mengadili mitra koalisi yang sependapat. Aksi 212 juga tidak bisa dijadikan ukuran nasional. Penduduk Indonesia itu 200 juta, dan mereka muslim yang moderat," kata Amir.

Namun Amir juga menghargai pilhan ulama pada sosok Ustaz Abdul Somad.

"Dia ustaz muda yang kharismatik dan konsisten dalam berdakwah," tutupnya.