Demokrat: Pemerintah Hapus Data Kematian Bukti Tak Mampu Kendalikan Corona

Syarief Hasan. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyayangkan langkah pemerintah yang menghapus data kematian dalam indikator penanganan corona. Ia menyebut indikator kematian akibat COVID-19 harusnya menjadi salah satu landasan dalam menentukan level dan implementasi PPKM di berbagai daerah.

Jika ada kendala dalam input data, Syarief menilai seharusnya pemerintah memperbaiki kualitas data, bukan menghilangkan indikator kematian.

"Jika masalahnya adalah data kematian yang tidak update maka seharusnya kualitas datanya yang ditingkatkan, bukan data kematiannya yang tidak digunakan sebagai indikator dalam menentukan level dari PPKM," kata Syarief yang dikutip, Kamis (12/8).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut, angka kematian adalah indikator yang mesti ada dalam penilaian pembatasan. Sehingga pemerintah tahu dampak dari penyebaran corona sejauh mana.

Petugas mengusung peti jenazah untuk dimakamkan di lahan baru tempat pemakaman umum (TPU) khusus COVID-19, Jombang, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (23/7/2021). Foto: Muhammad Iqbal/Antara Foto

"Dari angka kematian, kita dapat mengetahui seberapa besar dampak dari penyebaran COVID-19 di daerah-daerah. Sehingga kita bisa mengambil sikap untuk melakukan pembatasan-pembatasan sesuai dengan perkembangan angka kematian dan angka positif harian," jelas Syarief.

Syarief juga menilai langkah pemerintah menghilangkan indikator kematian sebagai indikator penanganan corona menunjukkan ketidakmampuan pemerintah mengendalikan COVID-19.

"Langkah ini menunjukkan pemerintah tidak mampu mengendalikan COVID-19, kurang mampu membangun komunikasi dengan daerah, dan tidak memiliki sistem database satu pintu terkait data COVID-19 di daerah sehingga data kematian tidak update," kata dia.

Selain indikator kematian, Syarief menyebut indikator jumlah orang yang ditesting juga perlu dijadikan variabel dalam menentukan pembatasan. Karena itu, ia berharap pemerintah tak mengurangi jumlah testing.

"Melalui jumlah orang yang ditesting, kita dapat mengetahui positivity rate di setiap daerah. Olehnya itu, jumlah kematian dan jumlah orang yang ditesting harusnya dijadikan sebagai variabel dalam menentukan level PPKM," ucapnya.

"Kemarin jumlah orang yang ditesting berada di bawah 100 ribu. Padahal kita perlu memperbanyak testing untuk bisa memutus laju penyebaran dan melokalisir COVID-19 sehingga tidak terus menerus menyebar dari satu wilayah ke wilayah lainnya," tandasnya.