Demokrat Pertanyakan Posisi PDIP: Dukung atau di Luar Pemerintahan
PerbesarJuru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan saat ini. Demokrat meminta PDIP untuk segera menegaskan sikapnya secara jelas kepada publik, apakah berada di dalam koalisi pemerintahan atau memilih jalur di luar pemerintahan sebagai oposisi.
"Sebenarnya ini mendukung pemerintah atau di luar pemerintahan. Nah kira-kira seperti itu. Ini kan harus ada ketegasannya aja gitu yang kita butuhkan dalam keseharian juga seperti itu gitu. Nah kita belum melihat ya dalam komunikasinya, dalam implementasinya,” kata Herzaky saat ditemui di Jakarta, Sabtu (20/6).
Ia kemudian membandingkan situasi tersebut dengan pengalaman Partai Demokrat yang pernah berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang yang konsisten.
"Ketika kami berada di luar ya kami menyampaikan kami memang di luar, ada kritik kami kritik dengan tegas, kritik dengan jelas, kan begitu. Seperti itulah kita berbicara sebagai penyeimbang," tuturnya.
Herzaky lebih lanjut mengatakan, saat ini masyarakat tidak dapat melihat dengan jelas mengenai pihak mana yang berkoalisi dengan pemerintah maupun pihak yang menjadi penyeimbang.
“Tapi hari ini kan masyarakat tidak bisa melihat dengan jelas nih sebenarnya hari ini yang di pemerintahan siapa, kemudian penyeimbangnya yang mana nih sebenarnya gitu," lanjutnya.
Herzaky juga menegaskan, Partai Demokrat menghormati apa pun keputusan internal yang akan diambil oleh PDIP. Namun, ia berharap sikap tersebut tidak hanya berhenti pada pernyataan politik saja, melainkan terimplementasi di parlemen maupun terkait isu-isu yang berkembang saat ini.
"Bukan sekadar sikap mendukung atau tidak mendukung, tetapi komunikasinya juga kepada publik secara jelas. Yang kedua adalah bagaimana implementasi dalam kesehariannya, apakah itu di parlemen, apakah itu di isu-isu yang menjadi concern publik hari ini," pungkas Herzaky.
Sebelum isu ini bergulir di Demokrat, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid lebih dulu meminta PDIP mengambil sikap yang lebih tegas terhadap pemerintahan. Ia menilai posisi PDIP sebagai partai penyeimbang perlu diperjelas dan tidak bersikap abu-abu.
"Saya berharap PDIP mengambil sikap yang tegas. Kalau memang berada di posisi oposisi, ya oposisi saja, jangan bersikap abu-abu," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).
Jazilul menilai posisi PDIP sebagai partai penyeimbang masih belum tergambar secara jelas. Ia juga menyebut sikap yang tegas akan lebih dihargai dibandingkan posisi yang dinilai tidak konsisten.
“Menurut saya, posisi PDIP saat ini masih belum tegas. Sebagai partai penyeimbang itu seperti apa, perlu diperjelas, supaya kita bisa bergerak dengan baik," kata Jazilul.
Respons PDIP soal Disebut Partai Abu-abu
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid tersebut. Said menegaskan posisi politik PDIP sudah jelas sebagaimana diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai, yakni sebagai partai penyeimbang.
"Keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai Partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara negara barat, yang menjalankan sistem oposisi," kata Said saat dihubungi, Kamis (18/6).
Menurut Said, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menegaskan bahwa posisi penyeimbang dijalankan secara objektif dan proporsional dalam menyikapi kebijakan pemerintah.
"Ditegaskan sendiri oleh Ibu Mega, Ketua Umum bahwa sebagai penyeimbang itu bersikap objektif-proporsional, artinya kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya bagi PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut," tutur Ketua Banggar DPR itu.
"Sebaliknya, kalau kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara konstruktif, dan dalam posisi seperti ini belum tentu juga kami mendapatkan keuntungan elektoral," tambahnya.
Ia menjelaskan, sikap sebagai penyeimbang berbeda dengan oposisi. Menurutnya, PDIP tetap menginginkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan baik hingga akhir masa jabatan.
"Sebagai penyeimbang PDI Perjuangan menginginkan Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik hingga 2029. Berbeda dengan pilihan jika mengambil sikap oposisi. Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan berkuasa. Sikap opsi lebih menempuh jalan untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintahan agar mendapatkan dampak negatif elektoral," kata Said.