Demokrat: Posisi Wamendagri Jadi Sensitif karena Ada 271 Pj Daerah hingga 2024

Sekretaris BAPPILU DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Foto: Dok. Pribadi

Demokrat menanggapi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2021 yang mengatur posisi Wakil Menteri Dalam Negeri. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, berpandangan adanya posisi Wamendagri menjadi sensitif karena terdapat 271 pimpinan daerah yang akan kosong hingga 2024 mendatang.

Kekosongan kepemimpinan di 271 daerah ini nantinya akan diisi oleh penjabat (Pj) yang ditunjuk oleh Kemendagri.

"Kursi Wamendagri ini menjadi sensitif apalagi pada 2022 ini akan ada 101 daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatan dan 170 daerah pada 2023 nanti. Jadi total akan ada 24 Plt Gubernur dan 247 Plt Bupati/Wali Kota yang penempatannya menjadi kewenangan Kemendagri," kata Kamhar, Jumat (7/1).

Menurut Kamhar, kekosongan kepemimpinan di 271 daerah ini sangat rentan diintervensi kepentingan politik parpol penguasa. Sebab, Pj memiliki masa jabatan yang panjang yakni 1-2 tahun.

Dia pun meminta kontrol dari masyarakat agar Pj tak menjadi alat melanggengkan kekuasaan politik pihak tertentu.

"Ini berarti meliputi lebih dari 80% pemilih nasional, apalagi para Plt ini memiliki masa jabatan yang panjang dan menghadapi dua perlehatan politik akbar nasional yaitu Pemilu (Pileg dan Pilpres Serentak) serta Pilkada Serentak," ucapnya.

"Karenanya menjadi sangat rentan diintervensi kepentingan politik parpol penguasa. Kritisisme publik dan kontrol dari masyarakat sipil sangat diperlukan agar birokrasi tak menjadi alat pelanggengan kekuasaan kelompok yang berkuasa," lanjutnya.

Kamhar mengatakan, sebenarnya penambahan jabatan wamen bisa dipahami untuk kementerian yang memiliki beban tanggung jawab yang besar dan luas jika diisi SDM yang tepat dan relevan. Bukan untuk bagi-bagi jabatan bagi tim sukses atau mengakomodir aspirasi parpol koalisi.

"Dalam praktik yang kita saksikan, baik untuk postur kabinet atau jumlah kementerian dan termasuk penambahan jabatan wamen ini justru bertolak belakang dengan janji Jokowi untuk membangun kabinet ramping yang gesit bekerja melayani rakyat," ucapnya.

Menurutnya, adanya posisi wamen di pemerintahan Presiden Jokowi justru membuat jalannya pemerintahan lambat. Hal ini dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap kinerja birokrasi.

"Yang terbentuk adalah sebaliknya, kabinet tambun yang lamban bahkan obesitas. Ini menjadi penyakit yang berimbas pada kinerja birokrasi akibat kompromi politik yang overdosis," tutup dia.