Demokrat Respons PDIP: SBY Tak Perlu Koar-koar Prestasi, Rakyat Sudah Rasakan

24 Oktober 2021 11:37 WIB
·
waktu baca 2 menit
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono saat pembukaan Kongres V Partai Demokrat di Jakarta. Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono saat pembukaan Kongres V Partai Demokrat di Jakarta. Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat
ADVERTISEMENT
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sempat menyindir Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menilai SBY terlalu banyak rapat tapi tidak mengambil keputusan. Sehingga, banyak keputusan strategis justru diambil di era Presiden Jokowi.
ADVERTISEMENT
Partai Demokrat membantah pernyataan Hasto. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan SBY tak perlu banyak bicara untuk menunjukkan kinerjanya sebagai presiden.
"Memang pemerintahan SBY dulu, tidak merasa perlu koar-koar punya prestasi ini itu. Karena masyarakat sendiri yang merasakan langsung. Misalnya, penanganan tsunami Aceh yang diapresiasi bukan saja oleh masyarakat Indonesia, melainkan juga dunia internasional," ujar Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/10).
Akan tetapi keberhasilan itu, disebut Herzaky justru gagal dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini, khususnya dalam hal penanganan COVID-19. Meski mulai melandai, ia menyoroti pemerintah Jokowi yang terkesan meremehkan COVID-19 di awal masa pandemi.
"Pemerintah dulu sempat berkali-kali menganggap remeh COVID-19 dan menyebabkan ratusan ribu nyawa rakyat Indonesia menjadi korban sia-sia akibat penanganan pemerintah yang berantakan," ucap Herzaky.
ADVERTISEMENT
Oleh sebab itu, Demokrat tak bosan mengingatkan pemerintah agar serius menangani pandemi ini. Sehingga tak perlu lagi ada korban yang jatuh karena situasi ini.
"Syukurlah akhirnya pemerintah mengubah pendekatannya sejak Juli lalu, dengan meminta masukan dari banyak pihak, termasuk para pakar," lanjut dia.
Kepala Badan Komunikasi Strategis, DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Foto: Dok. Istimewa
Lebih lanjut, Herzaky juga menyinggung capaian SBY terkait pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Menurut dia, program pengangkatan 1,1 juta honorer jadi PNS di era SBY harusnya bisa dilanjutkan pemerintahan Jokowi.
Tapi toh hal ini tidak dilakukan. Padahal, pemerintah saat ini memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk mewujudkan itu.
"Kader Demokrat selalu diapresiasi oleh para keluarga besar guru yang dulu menjadi PNS di era Bapak SBY. Kalau untuk era sekarang, seharusnya bisa lebih baik, bukan malah mundur jauh ke belakang," sindir Herzaky.
ADVERTISEMENT
Ke depan, Herzaky berharap pemerintah yang berkuasa saat ini dapat terus bekerja untuk membenahi tiap persoalan yang masih ada di negara ini. Mulai dari permasalahan kemiskinan hingga pengangguran yang angkanya meningkat drastis selama masa pandemi.
"Harapan kita, pemerintahan saat ini bisa fokus bekerja, membenahi berbagai kekurangan. Karena rakyat masih banyak yang susah, jadi pengangguran, dan kemiskinan meningkat drastis di mana-mana," kata Herzaky.
"Mari bergandengan tangan, satukan kekuatan dari semua elemen, agar bangsa ini bisa segera bangkit, dari keterpurukan akibat pandemi dan krisis kesehatan," tutupnya.