Demokrat Sepakat dengan PKB soal Pileg dan Pilpres Harus Dipisah: Kurang Fair

Penyerahan rekomendasi Partai Demokrat untuk Pilkada Maluku oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Partai Demokrat setuju dengan usulan soal pemilu legislatif dan pemilu presiden dipisah, tidak dijadikan satu. Sebelumnya usulan ini disampaikan PKB dalam mukernas.

Demokrat berpandangan, bila Pileg dan Pilpres digabung menjadi kurang adil.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Demokrat sejak awal memang ingin Pileg dan Pilpres dipisah. Masalah ini sempat dibahas ketika menerima kunjungan Ketua MPR Bambang Soesatyo dkk.

"Sebetulnya itu yang sejak awal kami sarankan. Terakhir ketika kami menerima kunjungan dari Ketua MPR, Pak Bamsoet dan jajaran wakil Ketua MPR dan lainnya. Kami juga mendiskusikan hal tersebut dan sebetulnya kita perlu mengkaji," kata AHY kepada wartawan di DPP Demokrat, Menteng, Kamis (25/7).

Namun demikian, AHY juga tidak masalah bila tetap ingin Pileg dan Pilpres disatukan dalam waktu bersamaan. Ia menilai pemisahan ini perlu kajian.

"Karena jika dilakukan secara serentak pengalaman selama ini, sudah hampir pasti fokus masyarakat kita semua dan secara alami pasti kita lebih memberikan panggung, ruang dan perhatian kepada Pilpres. Itu sudah otomatis akan seperti itu karena memang yang paling mendapatkan spotlight, sorotan, bagaimana tidak karena kita memilih pemimpin bangsa, Presiden Republik Indonesia," sebut AHY.

"Tapi rasanya agak kurang fair ketika seharusnya juga kita memilih wakil-wakil rakyat terbaik dari berbagai aspek tentunya. Kita ingin yang punya kapasitas yang baik, integritas yang baik, visi misi yang jelas, termasuk partai-partai politik ini kan punya kewajiban untuk menyampaikan apa saja visi misi dan program-program yang akan diperjuangkan," tambahnya.

Pasien Yayasan Jamrud Biru ikut mencoblos pada Pemilu 2024 di TPS 045 Bekasi, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

AHY menilai, dengan sistem digabung, masyarakat yang mencoblos, khususnya untuk pileg, hanya sekadar datang mencoblos saja ke TPS. Tidak sungguh-sungguh mengetahui sosok legislator yang dipilihnya.

"Dengan demikian, ya tidak seperti, ah yaudah lah yang penting datang ke TPS, nyoblos siapa pun kita akan kenal. Nah harapannya pemilih mengenal siapa yang akan dipilihnya. Partainya termasuk caleg-calegnya. Jangan hanya sekadar yang penting datang, yang penting saya sudah menaikkan tugas. Inilah menurut saya salah satu kebaikan kalau dipisah antara Pileg dengan Pilpres," terangnya.

Warga binaan kelas I Lapas Cipinang mencoblos di dalam rutan, Rabu (14/2/2024). Foto: Dok. KPU

Dia pun menyinggung sebaiknya dibedakan beberapa bulan antara Pileg dan Pilpres.

"Nah inilah harapannya kalau dipisah, beda berapa bulan misalnya antara Pileg dengan Pilpres, maka ya Pileg itu sudah dengan mood perasaan rakyat hari itu, saat itu," kata AHY.

"Jadi kami Partai demokrat juga tentu menyambut baik, sekaligus kami justru mendorong agar ini dibahas menjadi wacana yang baik untuk kita pertimbangkan masak-masak dan mudah-mudahan jika ada kajian yang serius nanti juga bisa menghasilkan hasil yang baik juga," tutupnya.