Demokrat soal Gatot Sebut DPR Dilucuti: Bukan Berarti Menafikan Suara Oposisi

Anggota Komisi II DPR F-Demokrat Anwar Hafid. Foto: Dok. Pribadi

Eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo melempar pernyataan pedas terkait lemahnya fungsi DPR saat ini. Gatot bahkan memilih diksi ‘DPR telah dilucuti kewenangannya’ karena mayoritas parpol di DPR merupakan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid menilai hal tersebut adalah konsekuensi sistem politik Indonesia. Namun, ia menegaskan, suara oposisi tak boleh diabaikan.

“Sistem politik kita dibangun di atas azas kekuatan politik demokrasi langsung di mana daulat rakyat adalah keputusan politik tertinggi, posisi eksekutif dan legislatif dibangun dari asas pilihan rakyat,” kata Anwar saat dimintai tanggapan, Senin (15/11).

“Karena itu, posisi legislatif dan eksekutif dikuasai oleh rezim yang sama, namun bukan berarti menafikan suara oposisi yang berada di luar kekuasaan rezim,” imbuh Anwar.

Sebab, lanjut Ketua DPD Demokrat Sulteng ini, demokrasi dibilang berhasil ketika mekanisme kontrol antara penguasa dan oposisi bisa dijalankan beriringan.

Ia menegaskan, Demokrat akan terus melakukan fungsi pengawasan terlepas dari fakta oposisi yang suaranya relatif kecil di Senayan dibanding parpol pendukung Jokowi.

“Demokrat akan terus menyuarakan dan memperjuangkan harapan rakyat, sekalipun memang dalam realitas politik kita hari ini dalam pengambilan keputusan politik kadang dihadap-hadapkan pada keputusan dengan suara terbanyak,” urai Anwar.

Anwar menilai, meski kalah suara, hal tersebut tak akan mempengaruhi Demokrat. Sebab, yang terpenting adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

“Bagi Demokrat itu hal lumrah dalam politik tetapi bagi demokrat hakikinya adalah memperjuangkan harapan rakyat jadi tidak dalam konteks menang kalah,” pungkas Anwar.

Kritik Gatot ini disampaikan Gatot saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi daring bertajuk “Pilpres 2024: Menyoal Presidential Threshold”. Hadir juga saat itu Pakar Politik Siti Zuhro dan dimoderatori oleh Pakar Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin.

“Dalam praktiknya tampak jelas bahwa presiden tidak lagi dikontrol oleh MPR seolah olah lepas tangan terhadap tanggungjawab dan amanah yang diemban, sedangkan DPR atau parpol jelas telah dilucuti kewenangan dan hak-hak konstitusionalnya hanya berdiam diri karena bergabung dengan presiden dalam koalisi kabinet yang gemuk,” kata Gatot, Minggu (14/11) malam.