Demokrat soal Koalisi Keumatan: Masih Jauh, Kami Punya Perhitungan

SBY menyampaikan pidato politik. (Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara)

Imam besar FPI Rizieq Syihab mengusulkan pembentukan koalisi keumatan yang terdiri dari Gerindra PKS, PAN hingga PBB. Ketua DPP Demokrat Didik Mukrianto menilai kemungkinan Demokrat untuk bergabung dalam koalisi keumatan di Pemilu Presiden 2019 masih jauh.

Didik mengaku belum ada pembicaraan di internal partainya terkait koalisi keumatan yang disebut oleh Rizieq di Makkah itu. Ia juga mengaku belum ada partai lain yang datang untuk bicara soal koalisi tersebut ke Demokrat.

"Kami belum bicara mengenai koalisi keumatan, kami bicara koalisi untuk rakyat. Kami tak ada segmentasi koalisi berbasis praktis dan berbasis eksklusif, kami ingin bangun sebuah komunikasi yang inklusif untuk rakyat," kata Didik kepada kumparan, Senin (4/6).

Ia lalu menyebut memang ada rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan sejumlah partai. Namun ia memastikan pertemuan itu tidak dalam konteks pembahasan koalisi keumatan.

"Kami sudah komunikasi dengan partai politik baik itu dengan PAN, PKB kemudian juga PKS bahkan insyaallah dalam waktu tepat setelah lebaran ketua umum kami akan ketemu Ketum Gerindra," kata Didik.

"Tapi bukan dalam konteks koalisi yang disebut koalisi keumatan, tapi kami bicara dengan koalisi yang berbasis inklusif untuk rakyat," jelasnya.

Didik mengaku tak menutup kemungkinan dalam pertemuan SBY dan Prabowo membahas soal koalisi keumatan. Tapi, kecil kemungkinan Demokrat akan bergabung dengan koalisi keumatan.

"Masih jauh, kami masih lihat posisi itu kami masih punya hitung-hitungan sendiri. Kami punya parameter dan cara tersendiri untuk mengambil sebuah keputusan tanpa harus dipengaruhi polarisasi politik atau sikap politik partai lain meski itu juga jadi sebagian pertimbangan kami secara matematik," jelas Didik.

"Tapi secara pertimbangan politik kami punya kemandirian bagaimana menentukan pilihan bagaimana tentukan koalisi, pasangan pilpres, ujarnya.

Sebelumnya Fadli Zon mengatakan, sebagai salah satu lobi-lobi untuk menggandeng Demokrat, bukan tidak mungkin partainya menawarkan posisi menteri. Wakil Ketua DPR ini menilai pembicaraan soal menteri merupakan hal yang wajar dalam lobi-lobi untuk memuluskan koalisi.