Demokrat soal Pesawat RI-1: Kalau Tak Dicat, Apakah Bahayakan Nyawa Jokowi?

3 Agustus 2021 17:14 WIB
·
waktu baca 2 menit
Presiden Joko Widodo menaiki pesawat untuk menuju Tana Toraja, di Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin. Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo menaiki pesawat untuk menuju Tana Toraja, di Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin. Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pengecatan pesawat dan Heli Super Puma Kepresidenan menuai kritik luas. Koordinator Juru Bicara Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, heran dengan pengecatan pesawat di masa COVID-19 yang kasusnya masih tinggi.
ADVERTISEMENT
"Pemerintah sebenarnya menganggap penanganan pandemi COVID-19 ini prioritas atau tidak, ya? Apakah pemerintah punya road map yang jelas dalam penanganan pandemi ini, atau tidak?," kata Herzaky, Selasa (3/8).
Herzaky merasa bingung mengapa pemerintah tak menggunakan anggaran cat pesawat itu untuk menambah stok oksigen hingga vaksin daripada mengecat ulang pesawat. Dia berharap seluruh anggaran dapat difokuskan untuk penanganan corona.
"Pemerintah kan anggarannya terbatas. Utangnya juga luar biasa. Daripada buat cat pesawat, lebih baik uang miliaran itu dipakai buat nambah stok oksigen, stok vaksin gratis, bahkan insentif untuk nakes yang tertunda terus pembayarannya. Jangan sibuk buat proyek-proyek yang tidak ada kaitan dengan penanganan pandemi saat ini," kritik dia.
Kepala Badan Komunikasi Strategis, DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Foto: Dok. Istimewa
Jika anggaran pengecatan dianggarkan sejak tahun 2019, menurut dia, semakin menunjukkan pemerintah tidak memiliki prioritas dan roadmap yang jelas dalam menangani COVID-19.
ADVERTISEMENT
"Dengan dalih sudah dianggarkan, lalu seakan-akan semua dibenarkan. Padahal, pemerintah sudah punya power luar biasa dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 untuk realokasi anggaran ke penanganan pandemi COVID-19" ucapnya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah berhenti membuat program yang tak berkaitan dengan penanganan corona.
"Pemerintah tunjukkan punya sensitivitas dan empati terhadap rakyat Indonesia yang kehilangan nyawa keluarganya karena COVID-19. Stop buat program yang tidak ada relevansinya dengan penanganan COVID-19, apalagi sekadar mencari untung di tengah pandemi," tandasnya.