Demokrat soal Reshuffle Kabinet Jokowi: Arahan AHY, Kami di Luar Pemerintah

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (31/3/2021). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Isu reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi menguat meski belum diketahui pasti kapan akan diumumkan ke publik. Muncul kabar yang menyebut Jokowi akan mereshuffle sejumlah menteri selain mengangkat menteri investasi dan kepala BRIN.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pihaknya tetap konsisten berada di luar pemerintahan sesuai dengan arahan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Sesuai dengan pernyataan ketum kami, dengan berada di luar pemerintahan Partai Demokrat bisa menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," kata Herzaky, Senin (17/4).

"Kami bisa menjalankan peran untuk check and balance dan itu penting, sehat untuk demokrasi, demikian menurut Ketum Partai Demokrat yang sah, AHY," lanjut dia.

Presiden Joko Widodo resmi membuka pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2021 secara virtual di Istana Negara, Kamis (15/4). Foto: Bangkit Jaya Putra/kumparan

Herzkay menuturkan saat ini Demokrat memilih berkoalisi dengan rakyat untuk memperjuangkan harapan dan aspirasi.

"Demokrat menyadari itulah peran yang harus diambil saat ini. Peran Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan rakyat, memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat. Ketum kami pun mengaku menyelami betul posisi tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebut reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi. Saat ini, Demokrat fokus pada arahan AHY untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.

"Reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden, bukan ranah Partai. Saat ini, Partai Demokrat sesuai dengan arahan dan di bawah kepemimpinan AHY sedang fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk membantu rakyat yang terdampak bencana, seperti di Malang, NTT, NTB, serta membantu rakyat yang terdampak pandemi," tandas Herzaky.